Dikritik Dubes AS soal Kurangi Impor, Luhut: RI Ingin Contoh Joe Biden
- Kemenko Marves
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengaku mendapat kritikan dari duta besar Amerika Serikat terkait kebijakan impor. RI dikritik kenapa Pemerintah Indonesia yang mengurangi impor produk asing.
Menanggapi kritikan tersebut, Luhur menjawab bahwa Indonesia hanya mencontoh apa yang dilakukan AS lewat kebijakan ‘Buy American, yang disebut merupakan executive order. Menurutnya kebijakan Presiden Joe Biden itu bagus dan saat inilah yang sedang diimplementasikan di Indonesia.
“Saya sampaikan cerita itu di hadapan seluruh jajaran K/L serta beberapa kepala daerah dalam sosialisasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Gernas BBI kemarin. Saya ingin Pemerintah daerah yang notabene punya ‘buying power’ besar, bisa memanfaatkan potensi pembelian produk dalam negeri,” tulis Luhut dalam akun Instagram-nya, Selasa 22 Februari 2022.
Adapun potensi pembelian produk dalam negeri saat ini menurut Luhut adalah sebesar Rp1.131,4 triliun. Melalui belanja barang atau jasa dan belanja modal di mana alokasi Pemerintah Daerah sebesar Rp532,5 triliun.
“Dengan begitu permintaan terhadap produk dalam negeri, proses industrialisasi, dan lapangan kerja bisa tercipta. Serta yang paling penting bisa dimanfaatkan untuk menggiring produsen luar negeri berinvestasi di Indonesia,” tuturnya.
Ia melanjutkan, melihat dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dampak kebijakan Gernas BBI. Di mana dari laporan tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan hingga 1,7 persen.
Selain itu, sebanyak 500 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) per daerah dapat masuk ke dalam sistem pengadaaan, dan akan menciptakan multiplier effect atau efek ganda yang luar biasa. Tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga penyerapan tenaga kerja besar-besaran.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
“Saya titip pesan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir bahwa anda dipilih oleh rakyat, dan sudah saatnya anda membayar utang kepercayaan rakyat dengan membukakan jalan agar konstituen anda sejahtera,” jelas Luhut.
Lebih lanjut menurutnya, cara yang harus dilakukan adalah dengan melakukan aksi nyata keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Karena sudah saatnya produk-produk hasil karya UMKM lokal dan nasional kita bisa naik kelas.
“Jangan lagi, menjadi ‘second class’ dan didikte oleh negara lain. Tapi dengan satu syarat, kita harus berani dan punya niat yang kongkret dalam pelaksanaannya,” tutupnya.
