- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
VIVA – Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni mengemukakan bahwa skenario pemindahan ASN bukan hanya mengenai jumlah ASN saja. Skenario juga meliputi rencana ASN yang akan dipindah dan juga membawa keluarganya, serta terkait tunjangan tambahan di luar gaji yang diterima oleh ASN yang pindah.
Serta bagaimana rencana kesiapan infrastruktur hunian maupun sarana prasarana yang memadai dan mencukupi bagi para ASN tersebut.
“Hal-hal tersebut yang perlu dibahas dan disinkronkan dengan berbagai instansi terkait dengan rencana skenario pemindahan ASN ke IKN Nusantara,” ujar Alex di Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022.
Baca juga: AKBP M yang Jadikan Siswi SMP Budak Seks Dicokok
Alex menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyusun regulasi mengenai tunjangan bagi ASN yang akan dipindah tugaskan ke IKN Nusantara. Namun, berapa besarannya masih belum diputuskan.
"Tergantung berapa banyak juga kebutuhan untuk di sana. Bisa berupa (tunjangan) transportasi. Kalau di korporasi misalnya tunjangan kemahalan, tunjangan khusus daerah tertentu, dan lain-lain. Nama dan besarannya masih belum bisa kita sampaikan," katanya.
Untuk diketahui, visi IKN baru adalah sebagai kota dunia untuk semua dan juga simbol identitas bangsa yang modern dan berstandar internasional. IKN baru dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta menjadi simbol identitas nasional.
Mengacu pada visi tersebut, konsep kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di IKN berlandaskan pada smart governance yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan kolaboratif.
Ketua DPR, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR di Titik NOL IKN.
- Dok. Kementerian PUPR
Untuk itu, Kementerian PANRB bersama instansi terkait juga tengah melakukan pembahasan intensif dalam rangka simplifikasi proses bisnis, pembangunan ekosistem digital multisektor, penguatan koordinasi dan jejaring institusi, dan penataan manajemen ASN melalui pengembangan kompetensi dan pemenuhan kesejahteraan yang relevan.
Perkantoran pemerintahan di IKN baru akan dibangun dalam konsep kantor bersama yang mengedepankan konektivitas fisik dan digital, flexible working arrangement agar cara kerja lebih informal, interaktif, kasual, dan tidak terbatas ruang-ruang kantor, serta menerapkan cara kerja secara hibrida yang berbasis TIK.
"Untuk itu, penting untuk mendorong penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) secara komprehensif," ujarnya.
