- Dokumentasi Kemenhub.
VIVA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Spanyol untuk Indonesia Francisco de Asis Aguilera Aranda, hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Spanyol menegaskan komitmennya untuk membantu pengerjaan proyek transportasi di Indonesia.
Dalam pertemuan itu turut hadir Muhammad Rapsel Ali, special advisor duta besar dan juga Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri. Serta, sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub lainnya.
Francisco de Asis Aguilera Aranda menawarkan bantuan Spanyol, khususnya terkait transportasi, proyek navigasi baik udara maupun laut, serta pembangunan rel kereta cepat.
Mengingat, khusus kereta cepat, Pemerintah Spanyol saat ini baru saja meluncurkan layanan moda transportasi baru yang terintegrasi dalam jaringan kereta api AVE mereka yang memiliki panjang lebih dari 4.000 km. Layanan baru ini merupakan layanan kereta berkecepatan tinggi d iatas 300 km per jam yang menghubungkan Kota Madrid dan Barcelona.
Menurutnya, Spanyol juga merupakan mitra kerja sama dalam pembangunan kereta cepat Mekah-Madinah. Keduannya pun menganggap model kereta berkepatan tinggi seperti di Spanyol itu juga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Begitu juga dengan proyek-proyek transportasi dan navigasi lainnya.
Merespons hal tersebut, Budi Karya mengapresiasi tawaran dari Pemerintah Kerajaan Spanyol itu. Bahkan, dia pun menginstruksikan ke dirjen terkait untuk segera mengirim infomemo mengenai proyek apa yang bisa dikerjasamakan dengan Spanyol.
“Ini akan kita tindaklanjuti dengan pertemuan intensif lainnya,” kata Budi dikutip dari keterangannya, Kamis, 30 Juni 2022.
Menhub Budi Karya Sumadi saat mengunjungi calon bandara penunjang IKN.
- Dok. Kemenhub.
Pada kesempatan itu, Kementerian Perhubungan menawarkan proyek di sejumlah daerah di wilayah Indonesia. Termasuk di antaranya beberapa pelabuhan yang dianggap butuh kerja sama dan investasi.
Budi secara khusus juga menawarkan kepada Pemerintah Kerajaan Spanyol untuk berinvestasi dalam pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab saat ini, daerah itu masih membutuhkan kerja sama dengan pihak luar untuk pembangunan dan pengembangan kawasan ibu kota negara baru tersebut.
