- istimewa
VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, pemerintah akan terus berupaya mengaudit tata kelola industri sawit, sebagai salah satu upaya meningkatkan industri tersebut.
"Pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu hingga hilir," kata Luhut dalam keterangannya, Kamis 7 Juli 2022.
Luhut mengakui bahwa industri kelapa sawit di Indonesia sebagai salah satu industri strategis. Karena, industri ini merupakan penghasil ekspor terbesar, dan lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri tersebut.
Baca juga: Jokowi: Kalau Harga BBM Naik Ada yang Setuju?
Karenanya, pemerintah akan terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu. Yakni dari perkebunan sampai ke hilir, berupa industri pengolahan kelapa sawit, oleokimia, dan biodiesel.
Diharapkan upaya ini akan membantu melengkapi data dan informasi, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.
Luhut menambahkan, meskipun dihadapkan pada situasi tekanan ekonomi dunia, peran kelapa sawit masih sangat besar baik dari sisi hulu maupun hilir. Kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia, sebagai salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara.
Selain itu, harga tandan buah segar (TBS) dan minyak goreng yang terjangkau, juga turut membantu menjaga tingkat konsumsi.
"Untuk masalah harga TBS belum bisa dikomunikasikan sekarang, karena kita juga harus melihat perkembangan," ujarnya.
Perkebunan kelapa sawit.
- ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Luhut pun mengakui permasalahan masih terjadi di sisi hulu. Karena, realisasi ekspor masih membutuhkan waktu untuk kembali normal, usai kebijakan larangan ekspor sebelumnya. Namun, di awal Juli 2022 Luhut mengakui telah terjadi percepatan realisasi ekspor mencapai 267 ribu ton dalam sehari.
Percepatan ekspor dilakukan dengan meningkatkan rasio pengali 1:7 untuk SIMIRAH 2.0. Ada pun realisasi DMO SIMIRAH 2.0 (pengiriman dari produsen ke distributor 1) telah mencapai 281 ribu ton. Dengan rasio pengali 1:7 dan sisa alokasi dari program transisi dan percepatan, terdapat alokasi ekspor hingga 4 juta ton untuk bulan Juli.
"Langkah percepatan realisasi ekspor ini akan mampu mendorong pengosongan tangki dan membantu meningkatkan harga TBS di tingkat petani," ujarnya.
