Menko Muhadjir Buka-bukaan Kendala Pemerintah Salurkan Bansos

Menko Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Ni Putu Putri Muliantari.

VIVA Bisnis – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pada penyaluran bantuan sosial (Bansos) masih terdapat beberapa kendala.

Pos Indonesia Kembali Salurkan Dana Bansos PKH dan Sembako di Mataram

Saat ini menurutnya, Bansos masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Solusi untuk mengatasi berbagai masalah penyaluran Bansos itu jadi perhatian Pemerintah saat ini.

“Bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non tunai berdasarkan arahan presiden yaitu nomor 63 tahun 2011. Namun masih terbatas dengan penggunaan kartu keluarga sejahtera atau KKS, yaitu program sembako PKH, dan juga kendala sistem penyaluran Bansos non tunai masih banyak terjadi,” ujar Muhadjir di Bali International Convention Center, Senin, 11 Juni 2022.

Pemerintah Target Perpanjangan Runway Bandara Sinak Papua Selesai 2024

Adapun dalam hal ini hambatan itu terjadi diantaranya, kondisi geografis dan infrastruktur non tunai yang belum memadai.

“Sebagai contoh penyaluran program sembako di 34 kabupaten di Papua dan Papua Barat itu masih dilakukan melalui PT Pos secara tunai,” jelasnya.

Pesan Jokowi ke Menko PMK Muhadjir: Gudang Pangan di Papua Diisi Makanan Khas Lokal

Hal itu jelasnya, karena infrastruktur non tunai masih belum siap di daerah-daerah tersebut. Dengan belum tersentuh digitalisasi tersebut, Muhadjir meminta kepada menteri komunikasi dan informatika untuk mengatasi hal itu.

Menko PMK Muhadjir Effendy.

Photo :
  • istimewa

“Nah ini Pak Johnny mohon kalau yang di lapangan pasti tau di mana letak-letak ini juga yang sudah berkali kali saya sampaikan kepada Pak Menkominfo,” ujarnya.

Muhadjir melanjutkan, pihaknya juga akan melakukan pendalaman di semua sektor. Itu dilakukan agar diketahui kelemahan-kelemahan teknis yang ada pada penyaluran Bansos.

“Karena sebetulnya kesalahan besar terjadi dari kesalahan-kesalahan yang kecil. Kelemahan besar itu juga dimulai dari kelemahan-kelemahan kecil,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan pada KKS masih ditemukan beberapa permasalahan. Di mana salah satunya KKS tidak diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM).

“Jadi banyak sekali kartu merah putih itu yang dipegang oleh sekelompok orang. Bisa pengurus, bisa kepala suku bahkan pendamping PKH,” terangnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya