- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan, Kementerian BUMN telah berkomitmen untuk berkolaborasi dengan banyak pihak, guna mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu misalnya ditunjukkan dengan sinergi Kementerian BUMN bersama Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, saat mendampingi Presiden Jokowi dalam penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada ratusan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta Timur, hari ini.
"Pak presiden sudah memerintahkan bagaimana Online Single Submission (OSS) yang 1,5 juta, yang tadinya targetnya tiga ribu per hari, sekarang Alhamdulillah sudah mencapai tujuh ribu per hari. Tetapi kita harus dorong lebih tinggi lagi seperti maunya pak Presiden (Jokowi)," kata Erick, Rabu, 13 Juli 2022.
Dalam diskusi dengan Menteri Teten dan Bahlil, Erick mengaku bahwa ketiganya sepakat akan menyambungkan data UMKM yang ada di masing-masing kementerian. Erick mengaku akan mengintegrasikan 12,7 juta nasabah ibu-ibu dalam program PNM Mekaar, dan nasabah UMKM bank-bank himbara ke dalam sistem tersebut.
Menteri BUMN Erick Thohir.
- Tangkapan layar YouTube Kemenhub
"Kalau ini kita bisa digabungkan, dari 1,5 juta menjadi 10 juta bukan hal yang tidak mungkin ke depan," ujarnya.
Erick juga mendorong bank-bank Himbara, untuk meningkatkan penyerapan akses KUR bagi para UMKM. Dia mengatakan, Pemerintah telah menyediakan Rp373 triliun untuk program KUR tahun ini dan baru terserap 50 persen.
"Kami diminta presiden, kalau bisa kita mencapai 30 persen pendanaan untuk UMKM tercapai di perbankan pada 2024. Rp373 triliun ini sesuatu yang luar biasa," kata Erick.
Dia menambahkan, Pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala dalam pemberian subsidi KUR, yang akan disesuaikan dengan keuangan negara. Erick menilai, penyerapan KUR yang baru 50 persen itu jelas memerlukan kolaborasi antarlini, yang tak hanya kementerian melainkan juga pemerintah daerah.
"Ini masih ada 50 persen yang jumlahnya harus terserap. Tentu kami berharap juga para pemerintah daerah, gubernur, bupati, terbuka untuk bekerja sama dengan kami. Karena tidak mungkin kita sukses kalau tidak bekerja sama," ujarnya.
