- VivaNews/ Nur Farida
VIVA – Dunia sedang menghadapi risiko stagflasi. Risiko ini muncul akibat dampak pandemi COVID-19 dan juga ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum kunjung usai yang membuat pertumbuhan ekonomi global merosot.
Kepala Bank Indonesia (BI) Institute, Yoga Affandi mengatakan, kondisi perkembangan harga yang tercermin dari inflasi inti di dalam negeri masih relatif stabil.
"Kita melihat bahwa inflasi permintaan yang tercermin dalam inflasi inti masih relatif stabil. Tapi tentu saja kita perlu waspada dengan ekspektasi inflasi yang akan datang," kata Yoga dalam agenda Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery, side event G20, di Nusa Dua Bali, Rabu, 13 Juli 2022.
Ilustrasi pendorong inflasi.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Berdasarkan data yang ada, lanjut Yoga, komponen inflasi inti masih terkelola dengan baik. Memang sejauh ini, inflasi inti memang masih akan berada dalam target bank Indonesia. Inflasi inti pada Juni 2022 ada di angka 2,63 persen.
"Ternyata jika melihat ekspektasi inflasi masih mendekati 3 plus minus 1 persen," katanya.
Untuk itulah, Yoga mengatakan pihaknya memandang bahwa Indonesia tidak memiliki jebakan inflasi di masa depan. Namun, dia mengakui memang perlu lebih waspada.
"Jika melihat komponen pertumbuhan (ekonomi) 5,01 persen pada triwulan I 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih sehat," kata dia.
Jadi, lanjut dia, stagflasi memang bisa meningkat dan patut diwaspadai. Bahkan, lanjut dia, Bank Indonesia juga akan menanggapinya dengan sejumlah bauran kebijakan yang sangat penting.
Selain itu, lanjut dia, BI akan terus menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.
"Saya kira saat ini BI wajib menjaga stabilitas rupiah. dari segi perkembangan harga yaitu inflasi maupun nilai tukar rupiah, maka ini amanat kita," katanya.
Pertumbuhan ekonomi juga tentunya menjadi pertimbangan bagi Bank Indonesia. Selain itu, bank Indonesia juga akan tetap menjaga stabilitas rupiah.
"Saat ini mandat kita sebenarnya adalah stabilitas rupiah yang tercermin dalam stabilitas internal. dan deflasi serta stabilitas nilai tukar. jadi untuk inklusivitas ini yang perlu kita waspadai tapi saat ini bukan mandat kita," katanya.
