Jamin Mutu Pembangunan IKN, Menteri Basuki Gandeng JICA

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jalur Pansela, Jawa Tengah.
Sumber :
  • VIVA/Rosikin

VIVA Bisnis – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, kembali melakukan pertemuan dengan Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA), Takehiro Yasio. Pertemuan ini dilakukan guna membahas hasil studi konsultan JICA, terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hyundai Siap Sediakan Mobil Listrik untuk Pejabat Tinggi Indonesia

Dia berharap, kehadiran konsultan JICA ini akan mempermudah pembangunan IKN Nusantara, dengan kualitas yang baik. Basuki mengaku percaya, bahwa JICA akan ikut membantu untuk menjamin mutu pembangunan IKN tersebut.

"Untuk itu, jangan ragu untuk memberi kami saran atau koreksi agar tujuan kita tercapai," kata Basuki dalam keterangannya, Kamis 14 Juli 2022.

BIN Shows Commitment to Maintain Security of IKN Nusantara

Baca juga: Groundbreaking Akhir Juli, Komplek Istana di IKN Butuh Rp6 Triliun

Basuki menjelaskan, salah satu aspek utama yang sangat diperhatikan dalam pembangunan awal di IKN ini, adalah masalah drainase atau sistem pembuangan air untuk mencegah terjadinya banjir.

BIN Komitmen Perkuat Pertahanan dan Keamanan IKN

"Kita akan bergantung betul dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Untuk itu berkali-kali saya tanya, siapa yang akan bertanggung jawab dengan drainase IKN, karena ini sangat penting," ujar Basuki.

Selain itu, Basuki juga menekankan pentingnya jaminan mutu dalam pembangunan IKN Nusantara. Karena, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, terdapat dua goal dalam pembangunan IKN yaitu jaminan mutu dan estetika.

"Kami ingin dalam proses pembangunan IKN, kelestarian lingkungan tetap dijaga," ujarnya.

Rancangan kawasan dan bangunan gedung di IKN Nusantara.

Photo :
  • Dok. PUPR

Diketahui, hasil studi JICA menyebut bahwa ada empat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar, di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini. Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.

Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan luasan ruang bebas/right-of-way (ROW), terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.

Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Dan keempat, yakni jaminan mutu konstruksi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya