- Dokumentasi Kemenhub.
VIVA Bisnis – Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen Indonesia menjaga dan mewujudkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Namun ditegaskan, hal itu bukan hanya merupakan tanggung jawab dari ketiga Negara Pantai, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Tapi, dukungan dan peran serta International Maritime Organization (IMO), negara-negara Pengguna, serta pihak terkait sangat diperlukan guna memastikan kedua Selat tersebut tetap aman, terbuka, dan selamat untuk melaksanakan kegiatan pelayaran serta tetap terlindungi lingkungannya di masa yang akan datang.
Demikian disampaikan oleh Direktur Kenavigasian, Hengky Angkasawan saat membacakan sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Head of Delegation (HoD) Pertemuan Cooperation Forum (CF) ke-13 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Gelaran itu dilaksanakan mulai kemarin hingga hari ini.
Pada kesempatan tersebut, Hengky mengatakan bahwa Cooperation Forum, yang merupakan salah satu dari 3 pilar Cooperative Mechanism, berfungsi sebagai sarana untuk melakukan dialog dan bertukar pandangan mengenai isu-isu yang merupakan kepentingan bersama di Selat Malaka dan Selat Singapura.
509 - Cuaca buruk di perairan Selat Malaka, Lhokseumawe, Aceh
- ANTARA FOTO/Rahmad
Di mana melalui forum inilah ide-ide terkait proyek-proyek baru seputar peningkatan keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura dapat diwujudkan.
“Karenanya, Cooperative Mechanism telah terbukti perannya sebagai sebuah kerangka kerja yang praktis dan efektif untuk kerja sama Internasional di Selat Malaka dan Selat Singapura,” ujarnya, dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 19 Juli 2022.
Hengky mengatakan, semua pihak yang terlibat wajib untuk merasa bangga atas prestasi yang telah dicapai oleh Cooperative Mechanism selama lima belas tahun terakhir.
“Pencapaian ini menggarisbawahi pentingnya kita semua bekerjasama untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura karena Pelayaran akan selalu menjadi urat nadi perekonomian dunia,” tukasnya.
Karena itu pada kesempatan tersebut, Hengky mengajak kepada semua negara pengguna serta pemangku kepentingan lainnya, untuk terus berkomitmen dalam mendukung Cooperative Mechanism dan berbagai proyek di bawah kerangkanya.
“Dukungan nyata Anda dapat berperan untuk mendukung arah berani yang telah diambil oleh Negara Pantai serta menegaskan kembali pentingnya kerjasama internasional dalam memastikan terwujudnya keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura,” tutupnya.
Sebagai informasi, Cooperation Forum adalah pertemuan tahunan di bawah kerangka Cooperative Mechanism yang dilakukan secara bergiliran oleh tiga negara Pantai secara urutan alfabetikal.
Pulau Batu Mandi di Selat Malaka.
- U-Report
Cooperation Forum (CF) memegang peranan penting karena merupakan forum pertemuan pejabat setingkat eselon I/ high level (administrasi maritim) dari 3 (tiga) Negara Pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dan Negara Pengguna Selat, Asosiasi dan Organisasi Internasional.
Yang, bertujuan untuk meningkatkan dialog dan diskusi mengenai isu-isu yang berkembang di bidang keselamatan navigasi pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Singapura.
Pertemuan Cooperation Forum akan dilanjutkan dengan 2 Pertemuan lainnya, yaitu Tripartite Technical Expert Working Group (TTEG) dan Project Coordination Committee (PCC) yang dihadiri oleh pejabat setingkat eselon II dari masing-masing Negara Pantai. Untuk, membahas usulan dan implementasi terhadap proyek-proyek yang telah disampaikan dan disetujui pada pertemuan Cooperation Forum.
Adapun Cooperative Mechanism dibentuk oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia, Singapura) dengan dukungan dari International Maritime Organization (IMO) berdasarkan kesepakatan Ministerial Meeting di Batam tahun 2005, Jakarta Statement ‘2005 (Senior Officer Meeting), Kuala Lumpur Statement ‘2006, serta Singapore Statement ‘2007.
Hal itu untuk mengaplikasikan article 43 UNCLOS 1982, yang mendorong peran serta Negara Pengguna dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam peningkatan keselamatan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
