Jokowi Mau Umumkan Kenaikan Harga BBM, Ekonom: Hati-hati Stagflasi!

Pertalite raib di sejumlah SPBU di Jabodetabek.
Pertalite raib di sejumlah SPBU di Jabodetabek.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA Bisnis – Pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Pertalite dan Solar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pengumuman akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan depan.

Merespons rencana tersebut, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan potensi RI masuk ke dalam fase stagflasi. Dia meminta pemerintah untuk benar-benar mencermati dari kenaikan harga yang akan dilakukan, utamanya pada Pertalite.

"Tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah. Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan (volatile food) hampir sentuh 11 persen secara tahunan per Juli 2022," kata Bhima saat dihubungi VIVA, Jumat 19 Agustus 2022.

Ilustrasi harga BBM.

Ilustrasi harga BBM.

Photo :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

Menurutnya, jika Pemerintah menaikkan BBM subsidi jenis Pertalite, masyarakat kelas menengah rentan juga akan terdampak.

"Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite. Dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain," jelasnya.

Bhima melanjutkan, masyarakat yang tadinya mampu membelanjakan uangnya ke pakaian, membeli rumah melalui KPR, kini dari kenaikan itu pengeluarannya akan tergerus untuk membeli bensin.

"Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu. Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," ujarnya.

"Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi. Imbasnya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam," tegas Bhima.

APBN Masih Surplus Seharusnya Bisa untuk Tambal Subsidi BBM

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers kinerja APBN (ilustrasi).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers kinerja APBN (ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Dia menjelaskan, sepanjang Januari-Juli 2022 serapan subsidi energi baru mencapai Rp 88,7 triliun. Sedangkan APBN saat ini sedang surplus di Rp 106,1 triliun atau 0,57 persen dari produk domestik bruto (PDB) di periode Juli.

"Artinya, pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk dorong penerimaan negara. Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi, Pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgen dan korbankan subsidi energi," ujarnya.

Dengan demikian, Bhima menyarankan agar Pemerintah melakukan revisi peraturan untuk menghentikan kebocoran Solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar.

Karena dengan menutup kebocoran Solar tersebut jelasnya, akan menghemat pengeluaran subsidi. Sebab 93 persen konsumsi Solar adalah jenis subsidi.

"Atur dulu kebocoran Solar subsidi di truk yang angkut hasil tambang dan sawit, daripada melakukan kenaikan harga dan pembatasan untuk jenis Pertalite," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kemungkinan bahwa Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi seperti solar dan pertalite pada pekan depan.

"Mungkin minggu depan Presiden Jokowi akan mengumumkan mengenai kenaikan harga ini," kata Luhut.

Jika keputusan ini diambil oleh pemerintah, Luhut berharap bahwa masyarakat bisa bersiap menghadapi kenaikan harga Pertalite dan solar tersebut. Sebab, subsidi BBM yang saat ini sudah mencapai Rp502 triliun lebih, dinilai benar-benar sangat membebani APBN.