- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Zabur Karuru
VIVA Bisnis – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan cara Pemerintah dalam menjaga agar inflasi tidak meningkat. Dalam hal ini anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berperan menjaga harga energi.
"Saat ini APBN menjaga inflasi dengan menjaga agar harga energi jangan naik terlalu cepat. Caranya, APBN yang bayar harga energi yang harusnya naik tapi sekarang belum naik," kata Suahasil dalam dalam Seminar Nasional ISEI Tahun 2022, Rabu 24 Agustus 2022.
Dijelaskannya, APBN saat ini telah mengalokasikan Rp 502 triliun. Di mana untuk target anggaran subsidi di 2022 seharusnya di Rp 152,5 triliun.
Wamenkeu Suahasil Nazara.
- Anisa Aulia/VIVA.
"Sudah kita naikkan ke Rp 502,4 triliun naik tiga kali lipat. Kalau tidak maka harga BBM itu sudah naik ketika harga internasionalnya naik, harga internasional itu naik sudah dari beberapa bulan yang lalu," jelasnya.
Menurutnya, saat ini Pemerintah sedang menghitung anggaran subsidi sebesar Rp 502 triliun apakah mencukupi atau tidak.
"Bapak dan Ibu sudah mulai mendengar cerita-cerita cukup atau engga. Volumenya naik pesat, kenapa volume yang pakai subsidi dan kompensasi bbm, listrik, pertalite naik cepat. Karena pemulihan ekonomi," jelasnya.
Pemulihan ekonomi jelasnya, membuat konsumsi energi masyarakat meningkat. "Senang kita, kegiatan ekonomi muncul tapi kan ada harga yang mesti dibayar," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi di 2022 berpotensi melebar jika Pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
- VIVA/Anisa Aulia
Ani begitu sapaan akrabnya menjelaskan, penambahan anggaran itu diperkirakan akan mencapai Rp 198 triliun. Di mana sebelumnya Pemerintah telah mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp 502 pada subsidi energi baik BBM, LPG 3 kilogram (kg), dan listrik.
"Nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM. Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp 698 triliun," kata Ani, Selasa 23 Agustus 2022.
