Fraksi Demokrat Kritik Keras Kenaikan Harga BBM: Nonsubsidi Kok Turun?

Petugas SPBU mengganti papan Harga BBM.
Sumber :
  • VIVA/Foe Peace Simbolon

VIVA Bisnis – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengkritik keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. 

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

Pertama, Sartono menyoalkan waktu pengumuman kenaikan harga BBM. Menurut dia, pemerintah tidak memikirkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan di akhir pekan.

“Pemerintah seolah-olah tidak memikirkan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan di akhir pekan. Biasanya kenaikan harga BBM dilakukan di pergantian hari untuk mempermudahkan adaptasi dari kenaikan harga. Ini di siang hari mendadak. Bayangkan rakyat kecil seperti angkot, supir truk dan lain-lain yang di tengah perjalanan harus menyesuaikan,” kata Sartono dalam keterangannya dikutip Senin, 5 September 2022.

DPR Segera Panggil KPU, Bahas Evaluasi Pemilu hingga Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Apa Alasan BBM Nonsubsidi Turun, Subsidi Naik?

Pertamax Turbo telah dipasarkan di beberapa SPBU Jakarta

Photo :
  • viva.co.id/Yasin
Peran Presiden Salurkan Bansos, Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu

Kedua, lanjut Sartono, mengenai kenaikan harga BBM itu sendiri. Dia mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah harga minyak dunia sedang mengalami penurunan.

“Bukankah baru beberapa hari yang lalu Pemerintah menurunkan harga BBM seperti pertamax turbo sebagai imbas dari turunnya harga minyak dunia ke level US$80? Apabila trennya turun kembali, bagaimana?” ujarnya.

Ketiga, lanjut Sartono, pemerintah seharusnya sadar bahwa kenaikan harga BBM bakal berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Menurut Sartono, inflasi akan mengalami kenaikan dan juga harga bahan pangan akan kembali naik. 

“Kenaikan harga Pertalite dan Solar akan memengaruhi masyarakat termasuk kelas menengah karena mereka akan mulai menahan belanjanya. Penahanan belanja masyarakat akan berimbas pada permintaan industri manufaktur yang berpotensi terpukul, serapan tenaga kerja terganggu hingga akhirnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah tidak sesuai target,” ujarnya.

Sartono menegaskan, Partai Demokrat bersama dengan Rakyat dan sudah menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi rakyat yaitu tidak menaikkan harga BBM. Menurut Sartono, jika suara aspirasi rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah, maka rakyat akan sulit untuk sejahtera. 

“Kami akan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dalam penyaluran subsidi BBM agar semakin tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran yang ada. Pemerintah tetap harus melakukan pekerjaan rumah, yaitu dengan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi kepada pihak yang berhak. Kenaikan bukanlah solusi yang dikehendaki rakyat,” imbuhnya.

Diketahui, Pemerintah telah memutuskan kenaikan harga BBM mulai berlaku Sabtu, 3 September 2022, pukul 14.30 WIB. 

Penyesuaian harga BBM subsidi, antara lain, Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya