Chatib Basri Prediksi Tahun Politik 2023 Beri Efek Positif ke Ekonomi RI Meski Ada Dampak Resesi
- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA Bisnis – Indonesia bakal melaksanakan Pemilihan Umum pada 2024 mendatang, sehingga hal itu diperkirakan bakal ramai pelaksanaan kampanye pada 2023. Akibat hal tersebut potensi ekonomi yang dihasilkan dinilai cukup besar dan mendorong peredaran uang.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ekonom Senior Chatib Basri dalam acara Mandiri Sekuritas Market Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu 12 Oktober 2022.
Mantan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa kampanye pada tahun politik 2023 akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia karena akan mendorong peredaran uang di tengah masyarakat.
Baca juga: Cek Rekening, Anggaran BSU Tahap V Cair Sebesar Rp 158 Miliar
“Sepanjang pengalaman melalui pemilu langsung, jelang tahun pemilu, spending akan naik. Karena misalnya spending untuk peralatan kampanye saja sudah berapa,” kata Chatib.
Pada 2023, ia memprediksi politisi akan mulai melakukan perjalanan untuk menggalang dukungan sehingga beberapa sektor seperti transportasi akan diuntungkan.
Di samping itu, kampanye yang dilakukan melalui berbagai acara, dari mulai pagelaran musik dan pembagian pakaian yang biasanya disertai pembagian makanan juga akan mendorong masyarakat melakukan konsumsi.
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno dan BPN lapor dana kampanye
- VIVA.co.id/Anwar Sadat
Namun demikian, ia memperkirakan belanja untuk kampanye tersebut tidak lantas dapat meredam dampak resesi global terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya Indonesia memang tidak akan mengalami resesi sebagaimana Amerika Serikat dan Eropa, tetapi perekonomian Indonesia akan mengalami pelemahan.
“Karena total belanja pemerintah kepada PDB (Produk Domestik Bruto) saja relatif kecil, tapi itu akan membantu transmisi uang terhadap belanja masyarakat dalam negeri,” katanya.
Alat peraga kampanye (APK) dua pasangan peserta Pilkada Jawa Tengah 2018
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sumbangan konsumsi pemerintah pada Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2022 hanya mencapai 6,94 persen.
Meskipun kampanye politik dapat mendorong peredaran uang, tetapi menurutnya masyarakat juga akan mengalami kekhawatiran terhadap ketidakpastian terhadap kebijakan.
“Kekhawatiran orang pada tahun politik biasanya terhadap kebijakan yang menyebabkan ketidakpastian, apakah akan ada reformasi atau tidak,” ucapnya. (Ant)
