Kelompok Pengusaha Gugat Upah Minimum 2023 ke MA, Ini Alasannya

Gedung Mahkamah Agung
Gedung Mahkamah Agung
Sumber :
  • ANTARA FOTO

VIVA Bisnis – Kelompok pengusaha yang tergabung dalam sepuluh asosiasi resmi menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke Mahkamah Agung (MA).

Dalam gugatan yang dilayangkan tersebut, ada enam peraturan perundangan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai dilanggar oleh Permenaker 18 Tahun 2022 tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Denny Indrayana sebagai kuasa hukum dari Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm.

"Permohonan keberatan tersebut telah dibayarkan biaya perkaranya, dan tinggal menunggu proses administrasi di MA, sebelum disidangkan," kata Denny dalam keterangannya, Selasa 29 November 2022.

Denny Indrayana

Denny Indrayana

Photo :
  • Istimewa

Denny mengungkapkan, uji materi diajukan oleh sepuluh asosiasi pengusaha di antaranya Apindo, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO).

Kemudian, Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (HIPPINDO). Berikutnya, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Denny menjabarkan, keenam aturan yang dilanggar oleh Permenaker itu yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman Selanjutnya
img_title