Sri Mulyani Sebut Teknologi Digital Bikin Korupsi hingga Pungli Bansos Berkurang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • VIVA/Anisa Aulia

VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, percepatan teknologi digital telah membantu Pemerintah meminimalisir tindak korupsi dan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat pada bantuan sosial (Bansos).

Sri Mulyani Pede Inflasi Melandai di Kuartal-II 2024 Seiring Turunnya Harga Beras

Ani begitu sapaan akrabnya mengatakan, saat ini bansos sudah banyak dilakukan melalui by name by address atau transfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening bank penerima manfaat.

"Teknologi digital ini telah memungkinkan Pemerintah langsung melakukan transaksi masyarakat dengan biaya yang sangat minimal kalau dibandingkan rezim belum adanya teknologi digital," kata Ani dalam Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu, 14 Desember 2022.

Ani melanjutkan, sebelum adanya teknologi digital dari penyaluran bantuan sosial rentan untuk terjadi tindak korupsi hingga pungutan liar.

Menkeu Sebut Jumlah Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 180,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Photo :
  • M Yudha P / VIVA.co.id

"Kekhawatiran setiap program Pemerintah yang langsung memberikan manfaat ke masyarakat akan dikhawatirkan melalui berbagai proses birokrasi administrasi. Yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar yang kemudian manfaatnya kepada masyarakat menjadi menurun," jelasnya.

Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun

Namun jelasnya, dari pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat juga masih banyak yang harus diperbaiki. Seperti target penerima manfaat.

"Masih banyak yang harus diperbaiki seperti targetnya apakah rumah tangga tersebut betul-betul yang berhak menerima. Sehingga inclusion dan exclusion error harus terus kita perhatikan," ujarnya.

Lebih lanjut Ani mengatakan, dalam memanfaatkan teknologi digital seluruh kementerian lembaga (K/L) juga memanfaatkan kartu kredit Pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Photo :
  • istimewa

"Ini dalam rangka untuk mengakomodasi transaksi pada ekosistem menggunakan sistem perbankan dan sistem pembayaran beban-beban pemerintah melalui kartu kredit pemerintah," ucapnya.

Adapun dengan kartu kredit Pemerintah itu meringankan beban kerja dari sisi administrasi hingga pelaporan.

"Ini mengurangi banyak sekali aspek administrasi, pelaporan. Karena sekarang kita tahu persis setiap uang persediaan di dalam balance kartu kredit penggunaannya langsung pelaporannya tercatat," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya