- Dokumentasi OIKN.
VIVA Bisnis – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Kementerian Sekretariat Negara menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas persiapan pemindahan ibu kota pada 2022. Hal itu dilakukan agar OIKN memiliki landasan dan standar Environmental, Social, and Governance (ESG).
Adapun penyerahan LHP pertama OIKN dilakukan di Titik Nol, Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa, 7 Februari 2023.
“Ini sebuah peristiwa yang sangat bersejarah karena ini LHP pertama OIKN yang penyerahannya dilakukan pertama kalinya di Nusantara, ini bisa masuk rekor MURI karena yang pertama abadi,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan Minggu, 12 Februari 2023.
Dia melanjutkan, penyerahan juga untuk pertama kalinya dilakukan di ruang terbuka dan di titik nol, yang mana itu merupakan sebuah sejarah baru untuk Nusantara dan Indonesia. Dengan itu dia berterima kasih kepada BPK karena telah melakukan pemeriksaan, meskipun OIKN saat ini belum memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berburu lukisan di Azam Gallery di kawasan Araya, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, 5 Februari 2023, untuk dipajang di Museum Galeri miliknya di Pacitan.
- VIVA/Lucky Aditya
“Tapi ini justru luar biasa, karena saat ini kami memiliki landasan, juga memiliki rekomendasi, memiliki hal-hal yang harus kita lakukan agar OIKN dari awal kami benar-benar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Bambang mengatakan, OIKN ingin agar memiliki standar ESG, karena jika ada kasus di governance yang membuat 'cacat', maka ke depannya akan sulit bagi OIKN untuk mengembangkan diri dan membangun.
“Utamanya mengakses semua pendanaan dari dunia. Misalnya, lima tahun lagi kami akan membuat obligasi blue bond, atau green bond, atau SDG bond. Untuk itu kami perlu mengakses pasar internasional,” jelasnya.
Menurutnya, untuk bisa mewujudkan rencana tersebut dimulai dari ESG yang dilakukan secara benar sesuai dengan standar internasional.
Rancangan kawasan dan bangunan gedung di IKN Nusantara.
- Dok. PUPR
“Bila ESG-nya kurang baik, jangan berharap kita mengeluarkan obligasi yang diakui secara internasional. Kami sangat berterima kasih kepada BPK atas rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan, BPK juga menjadi bagian dari sejarah dalam hal memastikan, menjamin kepada rakyat Indonesia apa yang sudah OIKN lakukan. Dan apa yang akan dilakukan oleh OIKN untuk membangun ibu kota negara sudah berjalan dengan baik dan benar.
Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 yang memandatkan kepada Pemerintah untuk membangun IKN. Yang mana dalam membangun IKN, Badan Pemeriksa Keuangan akan mengawal Otorita Ibu Kota Nusantara.
“Kami ingin memastikan agar tidak ada isu-isu atau hal-hal yang dipolitisasi, sehingga kalau itu terjadi maka BPK akan tampil berada di paling depan untuk menyampaikan kepada mereka. Tim BPK hadir sejak awal untuk memastikan keuangan negara dalam membangun IKN berjalan dengan baik," tandasnya.
