- VIVA/Anisa Aulia
VIVA BIsnis – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) akan lebih optimal pada 2023. Hal itu disebabkan sinkronisasi pada perencanaan dan penganggaran yang dilakukan lewat sistem aplikasi.
Sri Mulyani mengatakan, pada 2023 ini beberapa kementerian telah melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam hal ini mengembangkan sistem aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna).
"Kita tentunya optimis dengan masa-masa sekarang ini kita mampu untuk menggunakan APBN secara lebih baik. Sistem aplikasi Krisna, dari bagaimana merencanakan untuk ujungnya kebutuhan anggaran yang dibutuhkan," ujar Sri Mulyani dalam telekonferensi Selasa, 14 Maret 2023.
Sri Mulyani di acara Kick Andy
- YouTube
Bendahara negara ini melanjutkan, aplikasi Krisna itu bertujuan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang nantinya sesuai dengan prioritas nasional.
"Patut diakui kalau sistem kita rumit, akhirnya birokrasi sibuk untuk bagaimana menundukkan aplikasi," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan, Kemenkeu dalam hal ini juga membangun suatu aplikasi bernama Sakti. Aplikasi itu digunakan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
"Di Kemenkeu dengan niat baik sama membangun aplikasi Sakti ini juga karena alokasi anggaran. Tadi sama menghubungkan dengan input, proses, dan output," kata dia.
Dia berharap, dengan dibangunnya aplikasi tersebut akan mengurangi waktu dan memudahkan bagi pengguna anggaran, dalam merencanakan anggarannya.
"Kita berharap dengan dibangunnya aplikasi seharusnya bisa mengurangi waktu dan memberikan kemudahan bagi pengguna anggaran untuk merencanakan. Dan kemudian mendapatkan anggaran serta mempertanggungjawabkan anggaran tersebut," tuturnya.
Rupiah Melemah, Sri Mulyani Beberkan Mata Uang Negara-negara G20 Kondisinya Senasib
Sri Mulyani mengatakan bahwa nasib serupa juga dialami oleh sederetan mata uang dari negara-negara lain, termasuk negara anggota G20.
