- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA Bisnis – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) 98 persennya didominasi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Itu tercatat sejak berlakunya Undang-undang Cipta Kerja.
Menurut Bahlil, Pemerintah saat ini tengah mendorong percepatan penerbitan NIB bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia. Penerbitan izin usaha ini dimaksudkan untuk mempermudah UMK dalam mengurus sertifikat halal dan standar nasional Indonesia (SNI) untuk produknya.
"Perintah Bapak Presiden sehari 100 ribu (terbit). Dari 4 juta NIB yang diterbitkan sejak berlakunya UU cipta kerja, 98 persen itu UMKM," kata Bahlil dalam keterangannya dikutip Rabu, 12 April 2023.
Ilustrasi UMKM.
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Merespons Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, UPRINTIS Indonesia yang menjadi mitra Kemenkop UMK menyambut baik langkah pemerintah mendorong percepatan penerbitan NIB termasuk mempermudah kepengurusan sertifikat halal dan SNI Bina UMK.
Chairwomen UPRINTIS Indonesia, Novita Hardini mengklaim para pelaku UMK termasuk di daerahnya sangat memerlukan kepemilikan NIB yang dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).
“Pemerintah telah menganggarkan KUR senilai Rp 470 triliun pada tahun 2023 dengan harapan dapat mempermudah UMKM mengakses pendanaan tanpa angunan asalkan memiliki NIB ,” kata Novita.
Mendukung langkah Bahlil Lahadalia dan Menkop UKM Teten Masduki, Novita Hardini yang memiliki ratusan anggota di seluruh penjuru tanah air ini memastikan pihaknya akan membantu segenap daya dan upaya percepatan NIB, sertifikasi halal, SNI Bina UMK yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah.
“Di sinilah saya melihat dan merasakan betul keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMK. Terbukti dimasa krisis seperti pandemi Covid lalu, UMK menjadi salah satu penyelamat perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Di sisi lain, pemeran Fatimah dalam film Buya Hamka ini tidak menampik adanya persoalan perbankan yang dialami pelaku UMK, seperti yang diungkap oleh Bahlil Lahadalia dan Teten Masduki.
Permasalahan tersebut yakni masih ada pihak perbankan yang enggan menyalurkan KUR kepada para pelaku UMK tanpa jaminan alias agunan. Padahal seharusnya cukup dengan hanya menggunakan NIB.
