Soal Larangan Pegawainya Berhijab, Dirut Sarinah Buka Suara

Penampilan gedung Sarinah usai dilakukan revitalisasi.
Sumber :
  • ist

VIVA Bisnis  – Manajemen PT Sarinah (Persero) membantah kabar yang menyebutkan soal adanya larangan karyawan perusahaan mengenakan hijab. Pasalnya, pihak manajemen mengaku tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai larangan tersebut.

IDSurvey: BUMN Perlu Adaptif Hadapi Gejolak Ekonomi yang Tidak Stabil

Direktur Utama Sarinah, Fetty Kwartati menegaskan, pihaknya mendukung setiap perbedaan agama yang dianut di semua level jabatan.

“Kami di Sarinah ini sangat berusaha membalut Bhineka Tunggal Ika. Jadi dari Sarinah sendiri tidak ada kebijakan (kebijakan pelarangan jilbab) untuk karyawan Sarinah,” kata Fetty saat ditemui di Gedung Sarinah, Senin, 17 April 2023.

783 Juta Orang Akan Menderita Diabetes Tahun 2045

Gedung Sarinah Thamrin

Photo :
  • Instagram @wika.sarinah

Dia menegaskan, sikap menghormati dan menghargai keberagaman agama hingga budaya di internal Sarinah merupakan hal nomor satu. Sehingga, kebijakan yang diskriminatif semacam pelarangan jilbab itu pastinya tidak bisa dilakukan.

Ratusan Karyawan PT PRLI Demo Lagi, Minta MA Lakukan Penggantian Majelis Hakim

Fetty menyebut, budaya semacam itu tidak saja terjadi di level karyawan, namun juga di level manajer umum (GM), wakil presiden (VP), hingga dewan direksi Sarinah.

“Jadi, bisa lihat direktori retail kita juga sangat beragam, teman-teman di level VP, level GM, sampai di karyawan admin, sampai di toko pun sangat beragam,” ujar Tetty.

Selain itu, pihak manajemen pun memberikan kesempatan kepada semua karyawan agar bisa mengenakan atau mengenakan atribut agama masing-masing, dan hal ini sudah berlangsung sejak lama di internal Sarinah.

Ilustrasi istri berjilbab (Instagram/kartunmuslimah_bercadar)

Photo :
  • U-Report

“Jadi kita lihat juga beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada sama sekali ada unsur larangan atau batasan-batasan mengenai cara-cara keagamaan,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya kabar mengenai larangan penggunaan hijab di BUMN yang bergerak di bidang ritel dan perdagangan ini diutarakan anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya