Tekan Inflasi, Bapanas Sebut Pemantauan Harga Pangan Harus Dilakukan Rutin
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA Bisnis – Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) menegaskan, dibutuhkan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, untuk menurunkan angka inflasi di masing-masing provinsi dan wilayah.
Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya juga telah melaporkan bahwa angka inflasi periode April 2023 secara tahunan tercatat mencapai sebesar 4,33 persen.
Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo mengatakan, pemantauan terhadap harga-harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya juga harus dilakukan secara rutin, agar bisa diantisipasi oleh tim pengendali inflasi daerah (TPID).
"Jadi harga-harga ini harus terus dimonitor, dan harga (pangan) yang terus meningkat itu harus diwaspadai. Karena kondisi tinggi rendahnya harga pangan itu menggambarkan ketersediaan pangan di suatu wilayah," ujar Nyoto dalam telekonfrensi di acara 'GNPIP Balinusra', Rabu, 17 Mei 2023.
Pemantauan harga pangan di Pasar Beringharjo. (Ilustrasi harga pangan)
- ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Dia menambahkan, Bapanas sendiri telah memiliki Indeks Ketahanan Pangan (IKP) guna memantau masalah ketersediaan pangan tersebut, supaya bisa diawasi dan diwaspadai sehingga tidak memberikan andil yang terlalu signifikan terhadap inflasi di suatu provinsi atau wilayah.
“Di mana komponennya (IKP) itu antara lain tersusun dari variabel instrumen, yang menggambarkan inflasi dan pemanfaatan pangan terhadap gizi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster mengatakan, saat ini inflasi di Bali secara bulanan adalah sebesar 0,04 persen, sementara secara tahunan yakni sebesar 4,45 persen. Dia menambahkan, posisi ini lebih rendah dibandingkan catatan inflasi pada bulan Maret 2023 yang mencapai 5,46 persen.
Koster menambahkan, sampai akhir tahun 2023 ini diharapkan angka inflasi di Bali bisa berada di kisaran 3 +/- 1 persen. Guna mewujudkannya, dibutuhkan kerja sama dan sinergi antarpara pemangku kepentingan terkait lainnya, guna menstabilkan harga, melancarkan distribusi, dan menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, pasokan, serta komunikasi yang efektif.
"Komponen volatile food atau harga bergejolak ini akan menghadapi tantangan curah hujan yang tinggi dan akan mempengaruhi produksi. Lalu, harga pangan dan krisis geopolitik hingga kenaikan harga BBM nonsubsidi juga akan mempengaruhi," ujarnya.
