Tekan Emisi Karbon, PUPR Gagas Program Perumahan Hijau Terjangkau

Pameran Rumah Murah di JCC beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan kerja sama atau kolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.

BI Catat Penyaluran Kredit Baru Kuartal I-2024 Tumbuh Positif, Ada Tapinya

"Guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, dalam keterangannya, Rabu, 23 Agustus 2023.

Dia mengatakan, menurut Laporan Climate Transparency, pada tahun 2021 bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan emisi karbon sebesar 4,6 persen emisi langsung dari pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain. Kemudian ada pula 24,5 persen emisi tidak langsung, dari jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga.

Ribuan Rumah dan Ratusan Hektare Sawah di Tasikmalaya Terendam Banjir

Foto udara pembangunan rumah bersubsidi.

Photo :
  • Muhammad Solihin

Karenanya, Herry menegaskan perlunya langkah strategis untuk efisiensi pemanfaatan energi, khususnya pada bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau. 

Ceritakan Pengalaman Mistis, Inul Daratista Pernah Muntah Darah

Kementerian PUPR pun telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP), sebagai langkah transisi ke perumahan hijau dengan menyediakan rumah yang terjangkau. "Baik melalui pembangunan rumah baru, maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau," ujar Herry.

Dia menjelaskan, IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon (net zero emission) untuk sektor perumahan pada tahun 2050. 

"Progam ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama para pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan," kata Herry 

Dia menambahkan, Kementerian PUPR bahkan telah membangun 6,8 juta rumah dari tahun 2015 hingga 2021, dan 1,1 juta rumah sepanjang tahun 2022 melalui Program Satu Juta Rumah. 

"Terlepas dari pencapaian penyediaan perumahan tersebut, masih terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta dan rumah tidak layak huni sebanyak 23,7 juta, yang juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain Bangunan Gedung Hijau yang tahan iklim," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya