Erick Thohir Buka-bukaan Rencana Tutup 173 Anak-Cucu BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR.
Sumber :
  • KBUMN

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan soal rencana akan menutup anak cucu BUMN yang sudah tidak diperlukan. Tercatat ada sebanyak 173 anak cucu BUMN, yang masih akan dikaji ulang untuk dilakukan penutupan.

MUI Ajak Masyarakat Doakan Timnas Indonesia: Juara Piala Asia U-23 dan Lolos Olimpiade

Dia menegaskan, penutupan itu harus dilakukan agar tidak menjadi beban bagi induk BUMN yang teridentifikasi masih dalam kondisi sehat.

"Kita terus komitmen menutup anak cucu BUMN yang tidak memang diperlukan. Jumlah 173 ini saya rasa Pak Sesmen kita harus review lagi, para Wamen saya rasa waktunya masih ada," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI Kamis, 14 September 2023.

MKD Pastikan Pelat DPR di Mobil Alphard Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Palsu

Erick Thohir rapat di Komisi VI DPR (ilustrasi)

Photo :
  • Mohammad Yudha Prasetya/VIVAnews

"Kalau kita bisa menutup lagi anak cucu yang memang tadi kita sepakati jangan justru menjadi gantolan perusahaan holding yang sehat," tambahnya.

Duet Anindya Bakrie dan Erick Thohir Bawa Oxford United Sabet Tiket Playoff

Erick mengatakan, jika anak cucu itu dipertahankan akan membuat BUMN menjadi tidak efisien. Sehingga, dengan itu, pihaknya akan meninjau kembali anak cucu BUMN-BUMN tersebut.

"Karena memang kembali keterkaitan project-project itu kalau terus dianak-cucukan akhirnya tidak efisien. Kalau memang diperlukan ok, tapi kalau tidak diperlukan sebaiknya memang terus kurangin," tegasnya.

Respons Erick tersebut menjawab sorotan Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron. Herman dalam kesempatan itu mempertanyakan mengapa BUMN kerap kali membuat anak cucu.

"Terkait dengan anak dan cucu perusahaan, saya juga setuju ini dievaluasi. Saya dulu sering mengkritik kenapa sih BUMN kalau sudah besar, membuat anak membuat cucu dan lain sebagainya. Apa sih motifnya? Motifnya apakah memang supaya tidak bisa diawasi DPR?," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya