Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Bayar Utang ke Bulog Rp 16 Triliun

Presiden Jokowi tinjau stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, Bogor
Sumber :
  • Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan bahwa Pemerintah bakal segera melunasi tagihan ke Perum Bulog, terkait urusan pengadaan cadangan beras Pemerintah.

Jokowi Minta Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Usai rapat terbatas (ratas) yang digelar hari ini di Istana Kepresidenan, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sendiri telah memerintahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk melunasi tagihan kepada Perum Bulog tersebut.

"Tadi arahan presiden, menkeu diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 November 2023.

Jokowi Highlights Corn Value Decrease because Oversupply

Presiden Jokowi tinjau stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, Bogor

Photo :
  • Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Terkait dengan rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan, Airlangga menjelaskan bahwa dari Bulog sendiri terdapat kebutuhan tambahan anggaran, yang diperlukan dalam proses penyalurannya.

Stabilitas Sistem Keuangan RI Kuartal I-2024 Terjaga, Sri Mulyani Wanti-wanti Ini 

D imana, untuk tahap pertama kebutuhannya yakni sebesar Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan tambahan terkait distribusi dan yang lain sebagainya sebesar Rp 2,8 triliun.

"Jadi ada Rp 19,1 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Airlangga juga menjelaskan soal rencana pemberian insentif pembebasan bea masuk beras, yang nantinya akan ditanggung oleh Pemerintah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Photo :
  • Anisa Aulia/VIVA.

Di mana, besaran bea masuk yang akan dibebaskan dan ditanggung oleh pemerintah itu yakni sebesar Rp 450 per kilogram.

"Tadi dibahas juga terkait dengan insentif yang diberikan, utamanya pembebasan bea masuk beras. Pembebasan bea masuk spesifik Rp 450 per kilo, dan kita akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti akan diberikan oleh Kemenkeu," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya