UMP Sumut Hanya Naik 3,67 Persen, DPRD Desak Pemprov Kendalikan Harga Bahan Pokok
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Medan – Keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut tahun 2024, naik 3,67 persen atau sebesar Rp 2.809.915, dinilai belum memberikan rasa keadilan untuk kehidupan yang layak bagi buruh. Hal itu menimbang kondisi harga kebutuhan pokok sedang meroket.
Sedangkan, Pemprov Sumut sebelumnya, telah menetapkan UMP tahun 2023 senilai Rp2.710.493, naik Rp187.883 (7,45) dari tahun sebelumya. Sehingga ada penurunan presentasi kenaikan UMP 2024 dibandingkan tahun 2023. Sehingga kenaikan UMP 2024, sekitar Rp 99 ribu.
Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengatakan dengan kenaikan senilai Rp 99 ribu itu, dia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, untuk mengendalikan kestabilan harga kebutuhan pokok saat ini.
"Pemprov Sumut saya meminta untuk dapat mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dasar masyarakat. Dengan kenaikan UMP Sumut, 3,67 persen," ungkap Zeira saat dikonfirmasi VIVA, Rabu, 22 November 2023.
Aksi massa buruh tuntut kenaikan UMP di Balai Kota DKI.
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Zeira mengungkapkan keputusan UMP Sumut itu, pada prinsipnya harus memberikan rasa keadilan kehidupan layak, untuk memenuhi kebutuhan buruh dalam kehidupannya, sehari-harinya.
"Ini ada hitung-hitungan di Sumut ini, paling tidak, 3,67 persen. Kalau semua setuju, tidak masalah, tapi pada prinsipnya, adalah prinsip keadilan," sebut Zeira.
Politisi PKB ini, meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut, menetapkan Upah Minim Kabupaten/Kota (UMK) 2024, melihat kondisi inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok. Sehingga tercipta UMK memiliki rasa keadilan bagi buruh.
"UMK itu, pasti lah harus tidak melampaui dari yang ditetapkan Pemprov Sumut terhadap UMP ini, sendiri. Seperti di Kota Medan, berbeda biaya hidup dengan di daerah lain, contohnya di Asahan, Labuhanbatu dan lainnya," jelas Zeira.
Zeira yang menjabat sebagai Bendahara DPW PKB Sumut itu, mengatakan bahwa harus memikirkan kedua belah pihak, antara buruh dan pengusaha. Sehingga memiliki rasa keadilan bagi kedua pihak tersebut.
"Kita tidak, berpihak dengan buruh saja. Tapi, juga memikirkan perusahaan, jangan UMP naik kali, perusahaan tutup pula. Tambah lagi pengangguran," ucap Zeira.
"Terlalu tinggi UMP ini, Hengkang pula pengusaha ini, dari Sumut ini. Jangan sampai Pengusaha tidak mau investasi, jangan juga kita memikirkan pengusaha, buruh. Jadi, seimbang lah," kata Zeira.
Zeira mengungkapkan dengan kenaikan UMP atau UMK, bukan membuat buruh kaya raya tidak. Hanya kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari terpenuhi, dengan baik, sudah cukup bagi kaum buruh itu.
"Apa lagi, daya beli kita ini lemah, sudah melampaui seperti beras, cabai, minyak goreng. Ini kebutuhan dasar masyarakat. Buruh tidak minta UMP naik, untuk kekayaan tapi cukup memenuhi kebutuhan pokok saja. Lepas makan, dan kebutuhan pendidikan, kebutuhan pokok, sudah senang buruh ini," tutur Zeira.
