Sri Mulyani: Lebih dari 57 Persen Belanja Pemerintah Langsung Dinikmati Masyarakat
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran belanja yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebesar Rp 1.060 triliun hingga 12 Desember 2023. Belanja itu diberikan untuk bantuan pangan, BPJS Kesehatan, hingga biaya pendidikan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember 2023.
"Belanja yang dinikmati masyarakat, yaitu Rp 1.060 triliun. Artinya lebih dari 57 persen belanja Pemerintah itu langsung dinikmati masyarakat," ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
- VIVA/Anisa Aulia
Bendahara Negara ini menjelaskan, belanja itu diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 27,9 triliun kepada 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, atau sudah sebesar Rp 44,3 triliun atau Rp 3,7 triliun per bulan. Banos pangan tahap I sebesar Rp 8,2 triliun di bulan Maret-Mei 2023.
"Kita membayarkan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yaitu BPJS kesehatan untuk 96,7 juta rakyat Indonesia, yang memiliki Kartu BPJS tapi tidak membayar iuran karena dibayar sepenuhnya oleh Pemerintah sebesar Rp 42,4 triliun," jelasnya.
Kemudian bantuan ternak sebesar Rp 235,3 miliar, bantuan alat mesin dan pertanian sebesar Rp 681,2 miliar, bantuan benih dan pupuk organik yang mana mencapai Rp, 1,5 triliun.
"Untuk subsidi kompensasi untuk BBM untuk listrik. Dan juga bantuan beras serta bantuan ayam dan telur yang diberikan September-Desember ini ini ada Rp 11,2 triliun," ujarnya.
Sedangkan di bidang pendidikan, ada Program Indonesia Pintar sebesar Rp 11,1 triliun kepada 20,3 juta siswa. Program KIP Kuliah sebesar Rp 12,7 triliun untuk 949,2 ribu mahasiswa.
Selanjutnya Biaya Operasi Sekolah (BOS) untuk madrasah atau sekolah berbasis agama sebesar Rp 10,6 triliun. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp 5,1 triliun, dan Kartu Prakerja sebesar Rp 4,3 triliun kepada 1,1 juta pekerja.
