Sambut Mandatory Halal 2024, BPJPH dan Pos Indonesia Jajaki Kerja Sama Jaminan Produk Halal
- istimewa.
Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) dan PT Pos Indonesia menjajaki sinergi Jaminan Produk Halal (JPH). Pembicaraan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmat Djoemadi di Bandung.
Aqil mengatakan, pertemuannya dengan Dirut PT Pos Indonesia untuk membahas sinergi BPJPH dan PT Pos dalam rangka mewujudkan implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi barang dan jasa.
“Khususnya terkait makanan-minuman yang kewajiban sertifikasi halalnya mulai berlaku pada 17 Oktober 2024." kata Aqil seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Februari 2024.
BPJPH dan PT Pos Indonesia jajaki sinergi Jaminan Produk Halal (JPH)
- Dok. BPJPH
Aqil menjelaskan, peran PT Pos Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik yang terkait dengan produk makanan, minuman sangatlah penting dalam rantai pasok atau supply chain ekosistem produk halal di Tanah Air. Sehingga, pemenuhan standar Jaminan Produk Halal di sektor ini menjadi sebuah kebutuhan yang wajib dipenuhi dalam rangka menyiapkan kewajiban sertifikasi halal yang akan segera diimplementasikan pada 17 Oktober 2024 mendatang.
Menyambut mandatory halal 2024, Aqil melanjutkan pihaknya akan terus mendorong berbagai sektor usaha terkait makanan, minuman, jasa penyembelihan dan produk hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman agar segera bersertifikat halal.
"Terlebih, layanan jasa yang tersertifikasi halal tidak hanya semata-mata sebagai bentuk ketaatan melaksanakan ketentuan regulasi JPH, melainkan juga sebagai upaya perluasan sekaligus pengingkatan nilai bisnis, juga pemenuhan kebutuhan bagi klien secara lebih profesional dan terjamin." imbuhnya.
Di kesempatan tersebut, Aqil juga memberikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia yang telah memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui program CSR. Diharapkannya, sinergitas tersebut dapat terus berlanjut dan semakin ditingkatkan, sehingga membawa implikasi dan kebermanfaatan yang semakin luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam pertemuan tersebut Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmat Djoemadi menyambut baik rencana sinergi Jaminan Produk Halal pihaknya dengan BPJPH. Ia berharap agar antara BPJPH dan PT Pos dapat segera menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan pembahasan MoU dan PKS.
"Kami berharap pertemuan ini segera kita tindaklanjuti dengan melakukan pembahasan terkait penyiapan MoU (Memorandum of Understanding) dan PKS secara lebih lanjut." kata Faizal.
PT Pos Indonesia, lanjut Faizal, sangat berkaitan erat dengan jasa logistik yang terkait dengan produk seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, dan sebagainya, tentu mendukung program sertifikasi halal yang dijalankan oleh BPJPH. Layanan yang bersertifikat halal juga menjadi bagian dari upaya pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faizal juga mengatakan bahwa mandatory sertifikasi halal yang dijalankan oleh Pemerintah harus didukung oleh semua pihak.
"Kami siap untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku. Dukungan PT Pos juga kami wujudkan dalam bentuk pemberian fasilitasi bagi pembiayaan sertifikasi halal bagi produk-produk usaha mikro dan kecil." tutupnya.
