Jokowi Tunjuk Tiga Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Pajak Hiburan
- VIVA.co.id/Arianti Widya
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk, tiga menteri untuk menghadapi gugatan pengusaha terkait pajak hiburan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga menteri itu, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
"Sekarang sudah ada surat kuasa dari presiden atas nama pemerintah Indonesia. Ada tiga kementerian yang akan menghadapi gugatan di MK, Kemenkeu, Kemenkum HAM dan Kemenparekraf," ujar Sandiaga di Kantor Kemenko Marves dikutip Kamis, 8 Februari 2024.
Sandiaga menuturkan, saat ini Pemerintah sudah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda), untuk memberikan kewenangan insentif berupa pengurangan pajak hiburan kepada pengusaha.
Menparekraf Sandiaga Uno
- Istimewa
"Kita sudah mengambil keputusan bahwa Pemda diarahkan untuk memberikan insentif supaya tidak ada beban yang dirasakan berat dan pengusaha," jelasnya.
Dia menuturkan, beberapa daerah destinasi wisata seperti Bali dan Labuan Bajo, Pemdanya sudah menerapkan keringanan pajak kepada para pengusaha hiburan.
"Beberapa daerah seperti di Bali, Labuan Bajo sudah melakukan penyesuaian. Banyak Pemda yang sudah melakukan penyesuaian," jelasnya.
PSMTI Diterima Presiden Jokowi di Istana
- Istimewa
Adapun manfaat insentif itu bisa digunakan Pemda melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait petunjuk bagi kepala daerah untuk memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha hiburan.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah menetapkan tarif pajak hiburan khususnya untuk jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40 persen maksimal 75 persen. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
