Dorong Penertiban dan Pengawasan, Erick Thohir: BUMN Harus Benar-benar Sehat

Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP M Ateh dan Menteri BUMN Erick Thohir
Sumber :
  • Antara

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), meneken kerja sama dalam rangka pengawasan program transformasi BUMN.

Erick Thohir : Satu Game Lagi Sudah Kunci ke Olimpiade, Kalau Dua Game Kita Juaranya

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, melalui penandatanganan kerja sama yang turut dihadiri oleh 33 BUMN tersebut, diharapkan para perusahaan pelat merah itu bisa benar-benar menjadi korporasi yang juga menyadari tugasnya sebagai pelayanan masyarakat.

"BUMN ini harus benar-benar sehat, karena konteksnya bukan hanya korporasi, tapi pelayanan publik yang dihubungkan dengan ekonomi kerakyatan dan pembangunan," kata Erick di Gedung BPKP, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.

Mobil Harvey Moeis Disita Lagi, 2 Ferrari dan 1 Mercy

Menteri BUMN Erick Thohir.

Photo :
  • Istimewa

Dia memastikan, sampai saat ini program bersih-bersih BUMN masih terus berjalan dengan baik. Diharapkan, upaya ini dapat memperkuat langkah pemerintah, dalam menghadapi berbagai tantangan yang bergerak dinamis di dunia hari ini.

Erick Thohir: Generasi Emas Timnas Indonesia Terus Ciptakan Sejarah Baru

"Program bersih-bersih BUMN yang berjalan baik atas pengalaman BPKP, belum selesai. Karena tantangan di dunia dengan dinamika yang kompleks. Maka kerja sama ini kita dorong untuk penertiban BUMN dan pengawasan, serta pendampingan yang lebih baik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, kerja sama yang dijalin dengan Kementerian BUMN dan Kejagung hari ini, berkaitan dengan pengawasan tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko.   

"Tentu saja terkait kasus-kasus yang disampaikan Jaksa Agung, mudah-mudahan agak berkurang terkait penindakan. Ini merupakan kegiatan preventif," kata Ateh.

Sementara Jaksa Agung, St Burhanuddin mengatakan, temuan kasus-kasus yang dilaporkan oleh Kementerian BUMN nantinya juga akan segera dibenahi oleh pihaknya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian untuk kasus dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah, hal itu dipastikannya juga akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

"Sebenarnya (dapen BUMN bermasalah) sudah siap tinggl pelaksanaan. Kami dan Kementerian BUMN akan ketemu atau mungkin Jampidsus dengan Pak Wamen," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya