- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres membawa angin segar bagi perekonomian RI, baik dari sisi investasi dan dunia usaha. Hal ini disampaikan oleh Analis Kebijakan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani.
Ajib mengatakan, positifnya keputusan ini bagi investasi dan dunia usaha, karena ada dua hal yang menjadi pertimbangan keputusan stakeholder ekonomi. Pertama adalah kepastian, hal ini terkait dengan resiko.
"Keputusan MK ini cenderung diterima oleh sebagian masyarakat dan relatif tidak menimbulkan gejolak politik maupun sosial. Stabilitas seperti inilah yang memberikan insentif positif karena tingkat resiko menjadi kecil, sehingga sisi kepastian investasi dan ekonomi menjadi lebih terukur," kata Ajib dalam keterangannya Selasa, 23 April 2024.
Sidang Putusan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di MK, Anies-Muhaimin
- VIVA/M Ali Wafa
Pertimbangan kedua jelas Ajib, yakni faktor imbal hasil atau tingkat keuntungan. Dalam konteks ini, ekonomi Indonesia menawarkan potensi yang berlimpah mulai dari sumber daya alam, komoditas unggulan, hingga local domestic demand yang mencapai 280 juta penduduk. Dan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sementara secara signifikan ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
"Artinya, peningkatan nilai tambah, manufakturing dan investasi masih mempunyai porsi dan potensi yang besar untuk memperbesar dalam rasio PDB ini. Ketika kepastian dan tingkat imbal hasil bisa optimal, perekonomian akan tereskalasi lebih maksimal," jelasnya.
Dengan demikian, Ajib menilai bahwa keputusan MK menjadi angin segar bagi perekonomian nasional. Karena secara paralel, kondisi geopolitik dan kebijakan ekonomi global sedang tidak mendukung.
"Konflik antara Iran-Israel yang terus memanas, tidak bisa diprediksikan kapan bisa mereda. Kebijakan moneter global yang dipicu tingginya tingkat suku bunga acuan the Fed juga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, yang diharapkan selanjutnya, kondisi positif nasional ini memberikan multiplier effect lebih kuat dibandingkan kontradiksi global yang sedang terjadi," terangnya.
Menurutnya, indikator ekonomi makro yang menjadi alat ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam pertumbuhan ekonomi. Satu sisi positif, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tumbuh agresif pasca-pandemi, tetapi, yang menjadi persoalan adalah tren yang sedang menurun.
Adapun sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi secara agregat mencapai 5,31 persen, sedangkan tahun 2023 menurun menjadi 5,05 persen.
"Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,2 persen tentunya membutuhkan dukungan stabilitas politik dan sosial yang menjadi prasyarat mendasar investasi dan keyakinan pasar," ujarnya.
Lebih lanjut, Ajib mengatakan bahwa program-program yang diusung oleh pasangan Prabowo dan Gibran termasuk di dalamnya terus mendorong hilirisasi. Program itu membutuhkan arus investasi yang besar.
"Karena data selama 4 (empat) terakhir, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 investasi selalu mencapai target, tetapi penyerapan tenaga kerja tidak mencapai target. Keputusan MK ini juga menjadi variabel pendorong arus investasi yang besar dan berkualitas," imbuhnya.
