- Photobucket/Jhon Ipenk
VIVAnews - Kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek disebut-sebut karena tidak ada kenaikan anggaran public service obligation (PSO) PT Kereta Api (KA). Akibatnya PT KA kekurang dana sehingga PT KA harus menaikkan tarif.
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, akan membahas segera masalah ini bersama Menteri Perhubungan, Menteri Negara BUMN dan PT KA. "Anggaran PS0 untuk tahun 2011 kan sudah ada," katanya.
PSO adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN atau swasta dengan harga atas produk atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau masyarakat (publik). PSO biasa dikenal juga dengan nama subsidi, meski ada perbedaan antara PSO dan subsidi.
Hatta juga menekankan jika ingin menaikkan tarif maka sebaiknya ditingkatkan terlebih dahulu standar pelayanan umum khususnya transportasi kereta api.
"Ada baiknya standar pelayanan dibuat terlebih dahulu barulah diikuti kenaikan tarif," kata Hatta.
Sementara Menteri Keuangan, Agus Martowardojo juga mengatakan anggaran PS0 untuk PT KA sebesar Rp 639 miliar pada APBN 2011 tidak akan diubah. "Belum bisa diubah, tapi seandainya ada sistem yang diusulkan, kami akan pelajari." kata Agus di Kantor Menko Perekonomian, Minggu 9 Januari 2011.
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
