- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Komisi XI Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Bank Indonesia mempunyai andil besar atas terjadinya pembobolan dana nasabah Citibank oleh Inong Melinda alias Malinda Dee. Pandangan itu disampaikan dalam kesimpulan hasil rapat kerja dengan BI dan Citibank.
"Ketidakpatuhan Citibank terhadap peraturan dan instruksi Bank Indonesia, serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia telah menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pembobolan yang dilakukan MD," kata Wakil Ketua Komiso XI DPR, Ahsanul Kosasi di gedung DPR, Jakarta, Jumat 2011.
"Komisi XI menilai tugas Bank Indonesia dalam pengawasan dan penegakan peraturan terhadap bank masih sangat lemah dan tidak tegas."
Selain itu, pembobolan dana nasabah yang dilakukan Malinda, Manager Relationship Citibank Cabang Land Mark, menunjukkan lemahnya pengawasan internal Citibank. Citibank dinilai tidak mematuhi Peraturan Bank Indonesia. "Dan instruksi Bank Indonesia tentang sertifikasi pejabat Bank Indonesia dan rotasi karyawan dalam hal ini terhadap MD," kata dia.
Menurut Komisi XI, lanjut Ahsanul, pembobolan dana nasabah Citibank bukan saja merugikan kepentingan nasabah, tetapi telah merusak kepercayaan masyarakat kepada bank asing yang beroperasi di Indonesia. "Serta industri perbankan secara umum di indonesia," kata dia.
Karena itu, Komisi XI mendesak BI agar tegas menegakkan peraturannya. "Komisi XI DPR RI mendesak kepada Bank Indonesia untuk dapat dengan tegas menerapkan asas perlakuan setara baik terhadap Citibank Indonesia, tetapi juga cabang-cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia dalam semua masalah perbankan," kata Ahsanul.
Dalam kesimpulan itu, Komisi XI DPR menyatakan dukungannya kepada kepolisian untuk membongkar dugaan praktek kejahatan perbankan di Citibank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Baik pidana umum, pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang."
Peserta UTBK Diimbau Waspada Penipuan Janji Kelulusan
Para peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dihimbau untuk tidak terjebak dalam bujukan untuk membeli kelulusan dengan membayar sejumlah uang.
