VIVAnews - Revitalisasi Perusahaan Umum Perumahan Nasional atau Perumnas membutuhkan dana sebesar Rp 1,5 triliun. Dana sebesar itu diperlukan agar perusahaan itu bisa mengawal program-program pemerintah terutama untuk pengadaan rumah murah.
"Revitalisasi butuh dana Rp 1,5 triliun. Itu untuk penyehatan Perumnas, bisa untuk beli tanah, dan lainnya," kata Direktur Utama Perusahaan Umum Perumahan Nasional, Himawan Arif saat buka puasa bersama wartawan, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2011.
Revitalisasi, kata Himawan, dibutuhkan karena Perumnas juga memerlukan modal kerja untuk membeli tanah, penyehatan Sumber Daya Manusia (SDM) sekitar Rp 250 miliar atau maksimal 20 persen.
"Ini sudah diusulkan, tapi sepertinya belum dibahas. Sepertinya kita saja yang belum dapat PMN. BUMN lain kan sudah," ungkapnya.
Himawan menegaskan bahwa rencana revitalisasi menjadi National Housing and Urban Development Corporation melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perumnas yang sebelumnya mendapat tanggapan positif dari Presiden RI, hingga saat ini belum juga mendapat kepastian.
"Memperbaikinya tidak sulit dan sangat mudah, tapi kenapa tidak bisa dilakukan. Saya melihat Perumnas terbatas modal, pekerja, SDM, hanya punya 2 ribu hektar di seluruh Indonesia," keluhnya.
Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2004 diterbitkan, Perumnas mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyedia perumahan rakyat (public housing). Dengan lahirnya PP tersebut Perumnas kemudian berubah menjadi perusahaan komersial yang berorientasi profit seperti pengembang swasta lainnya.
Peran Perumnas sebagai penyedia perumahan rakyat khususnya masyarakat berpendapatan rendah makin menurun karena harus bersaing dengan pengembang swasta lain.
Hingga saat ini, Perum Perumnas memiliki 55 cabang di seluruh Indonesia. Target penjualan pada 2011 mencapai Rp1 triliun, namun hingga semester pertama hanya mencapai Rp250 miliar atau sekitar 25 persen . Meskipun begitu, Perumnas optimis akan mencapai target hingga akhir tahun karena sudah ada daftar tunggu sebanyak 8.000 unit.
Nasib 2 Debt Collector Ambil Paksa Mobil Polisi, Kemenhub Pangkas Jumlah Bandara Internasional
Berita tentang nasib dua debt collector yang hendak mengambil paksa mobil Aiptu Fandri di parkiran salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang jadi yang terpopuler.
