Orang Kaya AS Jadi Incaran Pajak Obama

VIVanews - Di tengah kesulitan mengatasi defisit anggarannya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama bakal mengusulkan kebijakan yang tidak populer bagi negara tersebut. Obama rencananya akan mengajukan kebijakan Buffet Tax yaitu pajak bagi kalangan masyarakat yang memperoleh pendapatan lebih dari US$1 juta per tahun.

Rencananya, salah satu usulan untuk menekan defisit anggaran AS ini akan diajukan pada Senin mendatang. Proposal pengajuan pajak orang kaya  ditambah usulan lain ke kongres AS yang diharapkan bisa menambah anggaran sebesar US$3 triliun lebih dari 10 tahun itu, kemungkinan akan menghambat upaya Obama maju dalam pemilihan Presiden 2012 serta tidak akan terlalu banyak menambah pendapatan negara. 

Direktur Komunikasi Gedung Putih Dan Pfeiffer dalam account twitternya hari Sabtu, 17 September 2011 seperti dikutip Reuters, Minggu, 18 September 2011 mengatakan pajak orang kaya AS itu sejenis pajak minimum alternatif (alternative Minimum Tax) yang bertujuan memastikan jutawan AS membayar pajak minimal atau sama dengan besaran pajak kelas menengah AS.

Obama rencananya akan mengusulkan rekomendasi ini dalam sebuah pidato di Gedung Putih pada Senin (19 September 2011) pukul 10.30 waktu setempat. Diperkirakan pidato Obama tersebut akan berisi upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak disamping memotong anggaran pemerintah.

Program lain yang masuk dalam reformasi anggaran AS adalah program kesehatan yang selama ini disediakan pemerintah untuk  golongan miskin. Gedung Putih sebelumnya menyatakan Obama tidak akan mengusulkan perubahan apapun untuk rencana pensiunan pegawai pemerintah.

Kemungkinan besar usulan penambahan pendapatan pemerintah AS melalui sejumlah program baru ini akan menghadapi tentangan dalam kongres AS. Apalagi sebelumnya, kubu Republik yang menguasai senat AS telah menyatakan penolakan terhadap kenaikan pajak.

Sebagai informasi, Buffet Tax muncul setelah miliarder AS, Warren Buffet, mengungkapkan bahwa kalangan orang kaya di negaranya seringkali membayar pajak lebih rendah dibandingkan para pegawainya. Hal itu bisa terjadi karenanya adanya celah dalam aturan pajak AS.

Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut Urus Sumber Daya Air Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua sekaligus anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

VIVA.co.id

26 April 2024