- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Dahlan Iskan terpilih sebagai Menteri BUMN menggantikan Mustafa Abubakar yang sedang sakit. Meski baru diangkat jadi menteri, Dahlan sudah memiliki program 100 hari ke depan.
"Saya ingin BUMN dalam 100 hari pertama agar seluruh surat, laporan masuk dan keluar serta rapat-rapat yang masuk ke kementerian BUMN berkurang 50 persen,"kata Dahlan Iskan, Selasa malam 18 Oktober 2011.
Menurut Dahlan saat ini surat-menyurat, laporan dan rapat-rapat perusahaan BUMN ke Kementerian BUMN terlalu banyak sehingga kerja perusahaan BUMN tidak berlangsung efektif. Ia ingin agar perusahaan BUMN untuk kerja, kerja dan kerja.
"Percuma membuat laporan terlalu banyak, tidak dibaca juga,"katanya.
Dahlan akan memberikan keleluasaan lebih besar kepada perusahaan-perusahaan BUMN untuk melakukan aksi korporasi. "Aksi korporasi merupakan nafas sebuah korporasi, kalau korporasi dikekang maka bukan korporasi namanya melainkan instansi,"jelasnya.
Ia menegaskan bahwa perusahaan BUMN adalah korporasi BUMN dan bukan instansi BUMN. Setelah keleluasaan aksi korporasi diperbesar, maka Dahlan akan meminta tanggung jawab dari aksi korporasi tersebut.Tanggung jawab tersebut diibaratkan sebagai racun.
"Pada gilirannya kami minta tanggung jawab, jangan hanya minum madu, racunnya harus ada dan itu tanggung jawab,"katanya.
Menurut Dahlan tugas korporasi yang mencari laba maka tanggung jawabnya adalah harus mencari laba harus lebih besar sehingga perusahaan tersebut harus lebih efisien.
Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden kepada dirinya untuk melakukan pembenahan BUMN secara mendasar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan seluruh BUMN Indonesia yang begitu besar kalah dengan perusahaan BUMN negara lain yang kecil.
Presiden SBY, lanjut Dahlan, menginginkan perusahaan BUMN sebagai penggerak ekonomi di samping APBN. "Peran gerak ekonomi nasional itu ada di BUMN,"jelasnya.
Ia beserta Wakil Menteri BUMN terpilih, Mahmudin Yasin akan merumuskan kebijakan yang intinya jangan banyak intervensi terhadap perusahaan BUMN. "Para direksi bukan orang bodoh, mereka pintar. Biarkan direksi bekerja dengan baik, jangan terlalu banyak diganggu, jangan terlalu banyak rapat."katanya.
Intervensi itu termasuk intervensi politik dan non politik. Setiap direksi harus mempunyai akal untuk mencegah intervensi politik, sebagaimana anggapan bahwa perusahaan BUMN merupakan sapi perah partai politik.
"Kementerian BUMN akan mengurangi intervensi sehingga intervensi luar juga harus berkurang. Direksi harus sanggup jaga diri dari intervensi, jika tidak jangan jadi direksi,"katanya.
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
