- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat laporan yang tidak baik tentang pemberian izin pertambangan di sejumlah daerah. SBY mengkritik soal mudahnya pejabat-pejabat di daerah memberikan izin lahan.
"Ada 6.000 izin tambang yang tumpang tindih, yang belakangan menimbulkan masalah serius," kata Presiden SBY saat memberikan pidato usai melantik Menteri dan Wakil Menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu 19 Oktober 2011.
SBY memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan perhatian penuh pada kasus ini. SBY juga menginstruksikan penegak hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran.
"Itu laporan yang tidak sedap. Yang harus kita hentikan," kata Presiden SBY di hadapan seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II hasil reshuffle.
SBY juga menerima laporan yang baik-baik dari daerah. Bahwa banyak pula pejabat-pejabat daerah yang rela bekerja siang dan malam demi rakyat.
"Saya tahu, persoalan itu tidak mudah. Ada pejabat yang sangat responsif, bertanggungjawab dan bisa menyelesaikan persoalan di daerahnya tanpa perlu dieksplore ke Jakarta," kata SBY.
Apakah kritik SBY ini terkait dengan digesernya Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh. Darwin diganti Jero Wacik yang juga politisi Demokrat.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
