- Antara/ Feri Purnama
VIVAnews - Kementerian Keuangan menemukan 33 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan aparatnya dan diketahui terdapat unsur penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. Temuan ini berasal dari laporan 86 transaksi keuangan mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kemenkeu menegaskan, pihaknya selalu menindaklanjuti semua laporan transaksi keuangan mencurigakan secara profesional dengan melakukan tindakan berdasarkan pembuktian.
“Dalam kaitan ini, tujuh pegawai dalam proses/telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bahkan dilakukan proses hukum,” ujar Kepala Biro Humas Kemenkeu, Yudi Pramadi, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011.
Dari hasil penyelidikan Kemenkeu, sebanyak delapan laporan telah melalui proses pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), tetapi belum ditemukan bukti penyimpangan. Sementara itu, sembilan laporan dengan persetujuan PPATK telah diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Setelah dilakukan pulbaket, ternyata pegawai bersangkutan tidak lagi menjadi pegawai Kemenkeu. Saat ini, masih terdapat tiga permintaan persetujuan yang belum direspons PPATK,” ujar Yudi.
Dia menambahkan, sebanyak 27 laporan kini masih dilakukan pendalaman informasi mengenai kemungkinan penyalahgunaan wewenang pegawai yang bersangkutan. Sementara itu, enam laporan diketahui tidak material dan tidak bermasalah.
“Terdapat tiga laporan yang bukan atau tidak terkait dengan pegawai Kemenkeu,” imbuhnya.
Menurut Yudi, Kemenkeu pada 2010 berinisiatif bekerja sama dengan KPK untuk melakukan penelitian harta kekayaan pegawai Kemenkeu. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkeu dengan PPATK dan KPK. (art)
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
