VIVAnews - Perjanjian perdagangan bebas Asean-Australia-New Zealand (AANZFTA) yang rencananya akan ditandatangani pada 27 Februari 2009 dalam Asean Summit di Thailand diusulkan untuk ditunda.
"Kami melihat perjanjian ini akan menjadi beban berat bagi ekonomi Indonesia di tengah krisis, juga karena Indonesia sedang terikat perjanjian perdagangan bebas lainnya dengan Jepang dan dalam kerangka Asean dengan negara lain," kata pengamat ekonomi Institute for Global Justice (IGJ) Bonnie Setiawan di Jakarta, Senin 9 Februari 2009.
Saat ini, Indonesia telah terikat FTA yang sama dengan Jepang melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan dalam kerangka Asean dengan China (China-Asean FTA), dengan Korea (Korea-Asean FTA), dan dengan Jepang (Japan-Asean FTA).
"Setelah kami analisis, FTA semacam ini hanya akan membawa kerugian bagi Indonesia seperti yang terlihat dalam IJEPA dan CAFTA," kata Bonnie. Selain itu, kurangnya pemerintah melibatkan multi stakeholder dan wakil kelompok masyarakat juga dinilai IGJ menjadi sinyal negatif yang membawa konsekuensi buruk untuk masyarakat Indonesia.
Menurutnya, perjanjian AANZFTA hanya menguntungkan satu pihak, yaitu Australia dan New Zealand. "Akan membahayakan posisi negara yang lemah perekonomiannya seperti Indonesia ketika harus berhadapan dengan Australia," katanya.
Apalagi, kata dia, perjanjian ini bersifat WTO-plus, yaitu lebih luas cakupan produk yang diikatnya dalam perdagangan barang dan jasa, serta memasukkan kesepakatan-kesepakatan yang tidak diatur dalam WTO saat ini, seperti Singapore issues (investasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan kebijakan kompetisi).
"Akses untuk mendapatkan draft FTA saja sangat sulit, bisa tidak pemerintah memberikan kesempatan untuk masyarakat dan civil society untuk mendapatkan draft perjanjian dan dipelajari terlebih dahulu?" kata dia. Pemerintah, menurut Bonnie, selama ini terkesan menutupi dan menyembunyikan draft sebagai rahasia negara.
"Bahkan beberapa waktu lalu, draft perjanjian impor daging dengan Brazil saja kami dapatkan dari Kedutaan asing," katanya.
FTA ini juga menurut Bonnie menjadi sinyalemen ketidaksinergisan pemerintah yang terlihat dari usulan Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang meminta penundaan setidaknya satu atau dua tahun lagi. "Depperin melihat FTA ini diprediksi akan menjatuhkan kinerja ekspor Indonesia yang berujung pada kehancuran sektor manufaktur dalam negeri," kata dia.
Seperti telah diketahui, negosiasi antara Asean dengan Australia dan New Zealand telah diselesaikan dalam pertemuan tahunan ke-13 Asean Economic Ministers-Closer Economic Relations (AEM-CER) di Singapura, tanggal 28 Agustus 2008. Perjanjian ini, menurut Bonnie, merupakan perjanjian yang paling komprehensif yang pernah dilakukan secara bersama-sama dengan pihak ketiga. "Perjanjian ini meliputi semua sektor, termasuk sektor barang, jasa-jasa, investasi, dan kekayaan intelektual," ujarnya.
VIVA.co.id
10 Mei 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
PSSI Kecam Aksi Rasis ke Pemain Guinea: Jangan Nodai Perjuangan Timnas Indonesia
Gorontalo
10 menit lalu
PSSI mengecam aksis rasis yang dilakukan suporter Indonesia kepada pemain Guinea, Ilaix Moriba di media sosial. Tindakan rasis jelas bukan perilaku suporter sejati.
Fitur Extended RAM adalah fitur yang ditemukan pada beberapa perangkat Android yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kapasitas RAM virtual perangkat
Maju Pilkada Lampung 2024, Arinal Djunaidi Soal Wakil: Saya Salat Istikharah Dulu
Lampung
13 menit lalu
Petahana Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengambil dan mengembalikan berkas pendaftaran serta penjaringan sebagai calon Gubernur (Cagub) Lampung dalam Pilkada.
Wacana 40 Kementerian Dicap Muatan Politis, Prabowo Cs Harus Bisa Jelaskan Alasan Rasional
Ceritakita
16 menit lalu
Elite parpol pendukung Prabowo Subianto sudah beri sinyal soal wacana penambahan kementerian menjadi 40 di periode lima tahun mendatang. Kritik pun bermunculan.
Selengkapnya
Isu Terkini