- Antara/ Agus Bebeng
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, menuturkan, penetapan besaran ganti rugi untuk relokasi sekitar 1.100 kepala keluarga (KK) tersebut, sudah melalui rapat dan perencanaan yang matang. Bantuan tersebut diberi nama Biaya Penanganan Dampak Sosial.
''Untuk orang-orang yang tinggal di Jatigede itu, sekarang harus dibebaskan sekitar 1.100 KK. Itu harus direlokasi, dan perlu ada uang, yang sudah ada dari APBN. Maka tadi perlu ada ketentuan yang harus 'diketok' dalam Rakor (Rapat Koordinasi) Perekonomian. Jadi, tadi sudah diketok,'' ujar Sofyan Djalil kepada beberapa wartawan, di Kantor Menko Perekonomian, Kamis malam, 30 April 2015.
Keputusan penetapan ganti rugi hampir sama dengan keputusan rapat terakhir, yakni untuk kelompok I sebanyak 4.514 KK mendapatkan kompensasi sebesar Rp122,59 juta, dari awal penetapan sebelumnya yang sebesar Rp108,19 juta.
Sementara itu, untuk kelompok II yang berjumlah sebanyak 6.410 KK, akan mendapatkan santunan sebesar Rp29,36 juta. ''Pokoknya satu keluarga yang tadinya dapat Rp108 juta menjadi sekitar Rp120 juta,'' tuturnya.
Sebenarnya, Sofyan menjelaskan, tanah yang berlokasi di Jatigede tersebut sudah dibebaskan lahannya pada 1985. ''Tapi, karena ditinggal, ya dipakai (dihuni) lagi, makanya sekarang harus dibebaskan,'' katanya.
Untuk diketahui, seluruh ganti rugi akan diberikan secara tunai kepada warga terdampak, dan pemerintah tidak lagi menyediakan tanah dan bangunan pengganti seperti skema dua tahun lalu. Jumlah ganti rugi untuk kelompok I sudah sesuai dengan hitungan tanah seluas 300 meter persegi dan rumah tipe 36.
