Wapres Kalla: IMF Punya Dosa Besar pada Indonesia

Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id
Menko Darmin Antisipasi Proyeksi Muram IMF
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam menghadapi krisis, Indonesia harus belajar dari banyak pengalaman, terutama pada tahun 1998. Dengan belajar dari pengalaman, kata Kalla, Indonesia bisa memperbaiki kondisi ekonomi saat ini yang sedang terpuruk.

Pertemuan IMF dan Bank Dunia Bahas Kejahatan Pajak

"Kalau melihat krisis itu (1998), maka kesalahan kita pada waktu itu terlalu percaya pada IMF. Kemarin saya ketemu Direktur Operasional Dana Moneter Internasional IMF Christian Lagarde. Saya bilang Anda mempunyai dosa yang tinggi," kata Kalla saat menghadiri bedah buku Reinventing di Kampus Universitas Indonesia, Rabu 9 September 2015.
IMF Peringatkan Pemerintah Indonesia


Saat pertemuan itu, Kalla mengatakan IMF telah memberikan resep yang salah untuk membebaskan Indonesia dari krisis saat itu. Kesalahan itu, kata Kalla, rupanya ditawarkan lagi oleh IMF ke Indonesia.


"Anda membuat resep yang sama. Anda ingin menyelesaikan sesuatu dengan moneter saja. Ingin selesaikan inflasi dengan bunga, jadi akhirnya di Indonesia pada waktu itu berkejaranlah bunga dengan inflasi. Padahal bunga itu bagian ongkos, sehingga kalau tinggi bunga maka tinggi inflasi juga, tidak bisa selesai. Yang terjadi ya kejar-kejaran, makin tinggi makin susah kita," Kalla menjelaskan.


Politikus senior Partai Golkar ini juga menyinggung permasalahan lembaga keuangan yang akhirnya menjadikan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pengusaha saat itu memanfaatkan celah untuk melakukan perampokan.


Akibat kebijakan itu, para pengusaha seolah merampok banknya sendiri dan menjadikan pemerintah sebagai pihak yang membayar kewajiban akan utang para pengusaha perbankan tersebut.


"Semua orang merampok banknya sendiri dan minta dibayar pemerintah. Itu sampai sekarang ini. 20 tahun masih harus dibayar dan tidak tahu sampai kapan harus dibayar. Ini kesalahan kebijakan," katanya.


Oleh karena itu Kalla menolak usulan agar pemerintah melakukan
buyback guarantee
. Menurut Kalla, kebijakan semacam itu akan menjadi sumber yang menghancurkan perekonomian nasional.


"Mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi lagi, sangat berisiko sekali. Bayangkan, kita menjamin bank asing, bank orang paling kaya, apa urusannya kita menjamin," kata Kalla.


Untuk memperbaiki ekonomi saat ini, Kalla menekankan perlunya meningkatkan produktivitas dalam negeri, sehingga negara tidak lagi terlalu bergantung pada investasi asing. "Dengan cara itu perekonomian nasional akan memiliki daya tahan yang tinggi," katanya. (ase)



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya