Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau agar pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan ekonomi saat ini.
Wakil Ketua Umum Kadin Suryani SF Motik mengapresiasi langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi tahap pertama yang dirilis beberapa hari lalu. Namun, menurut Suryani, kebijakan September 1 tersebut merupakan kebijakan jangka menengah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
Wakil Ketua Umum Kadin Suryani SF Motik mengapresiasi langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi tahap pertama yang dirilis beberapa hari lalu. Namun, menurut Suryani, kebijakan September 1 tersebut merupakan kebijakan jangka menengah.
Sementara itu, yang saat ini diperlukan adalah kebijakan jangka pendek, agar dampak dari paket aturan tersebut berlangsung cepat. Suryani menyampaikan, bahwa ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah.
Pertama
, memberikan subsidi bunga pinjaman untuk eksportir.
Kedua,
memberikan
tax amnesty
, dan
ketiga
, menghilangkan sementara Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund atau pengelola dana pungutan perkebunan kelapa sawit.
"Kalau mau meningkatkan ekspor, pengusaha dikasih subsidi bunga, tapi pemerintah memberikan catatan ke eksportir dengan syarat uang hasil ekspornya disimpan di Indonesia, bukan di luar negeri," ujar Suryani dalam acara diskusi di Jakarta.
Suryani menjelaskan, pemerintah juga perlu memberikan
tax amnesty
atau pengampunan pajak bagi pengusaha yang memarkir uangnya di luar negeri, seperti di Singapura. "Kalau ada
tax amnesty
uang itu balik ke Indonesia," tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, penghilangan pajak untuk Badan Layanan Umum (BLU) CPO Fund perlu dihilangkan guna meringankan beban para pengusaha kelapa sawit di tengah harga dan penjualannya yang turun.
"Pajak di kelapa sawit itu mesti dihilangkan, BLU yang baru dibentuk itu dihilangkan saja dulu sementara, kalau ekonomi sudah tumbuh maka dievaluasi lagi," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, yang saat ini diperlukan adalah kebijakan jangka pendek, agar dampak dari paket aturan tersebut berlangsung cepat. Suryani menyampaikan, bahwa ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah.
