Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad H. Wibowo, mengapresiasi paket kebijakan ekonomi II yang baru dikeluarkan pemerintah, Selasa 29 September kemarin.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Baca Juga :
IHSG Diproyeksi Naik, Ini Pendorongnya
Dradjad membandingkan dengan paket September I yang dikeluarkan awal September lalu, yang dinilainya berbeda dan tidak jelas arahnya.
Baca Juga :
Dolar Masih Lemah, Rupiah Melaju di Jalur Hijau
"Paket ini lebih bagus dari paket pertama. Saya mendukung, karena sesuai dengan apa yang berulang kali saya suarakan, lakukan debirokratisasi di semua lini secara besar-besaran, bisa dimulai dari perizinan," kata Dradjad, saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu 30 September 2015.
Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, jika dibandingkan dengan paket pertama yang cenderung tidak jelas arahnya mau ke mana, untuk yang paket kedua sudah terarah.
"Arah kebijakannya sudah benar, tidak lagi berputar-putar di wacana seperti sebelumnya," lanjut dia. Dengan kemudahan memberi izin seperti paket kedua, diakui memang memunculkan spekulasi lahirnya neoliberalisme.
"Tergantung langkah affirmative (persetujuan) yang diambil untuk menopang paket ini," katanya.
Seperti, dia mencontohkan, kalau ada langkah untuk memperbaiki hak-hak pekerja dan meningkatkan linkage antara industri yang diuntungkan paket dengan para penyalur Usaha Mikro Kecil Menengah.
Sehingga, paket kebijakan ekonomi kedua ini bisa sekaligus mendorong pertumbuhan dan pemerataan. "Jadi tidak neolib. Justru pemangkasan perizinan, bisa mengurangi korupsi," katanya.
Dari penilaian Dradjad, ada tiga poin penting dari paket II ini. Pertama, paket sudah benar tapi masih kurang banyak.
Alasan Dradjad, anjloknya pertumbuhan ini besar sekali, efek pemutusan hubungan kerja juga tinggi. Sementara itu, ancaman terhadap stabilitas makro menurutnya juga dahsyat.
"Nah, skala paket ini yang masih kurang besar dibanding besarnya persoalan ekonomi yang kita hadapi. Sangat perlu paket ketiga dan seterusnya," lanjut dia.
Karena itu, sambung Drajad, poin kedua adalah implementasi menjadi kunci. "Banyak oknum birokrat yang nakal dan cenderung mempersulit orang demi keuntungan pribadi. Mereka bisa merusak implementasi kemudahan perizinan dengan berbagai trik," jelasnya.
Sementara poin ketiga, kemudahan izin sewa pakai hutan untuk tambang dan lain lain, menurutnya cenderung rawan, dan risiko kerusakan lingkungannya tinggi sekali.
"Saya setuju dipangkas izinnya, karena hal ini menjadi sumber KKN. Tapi harus ada pengawasan yang ketat dalam hal dampak lingkungan, termasuk pemulihan lingkungan setelah izin habis," katanya.
Selain itu, masalah transparansi juga menurutnya perlu maksimal. Sebab, izin sewa pakai hutan sangat rawan menjadi permainan elit politik baik di tingkat pusat dan daerah.
Sehingga, menurutnya, pemerintah perlu mengumumkan perusahaan apa saja yang menerima izin dan siapa saja nama-nama pemegangan saham riil nya.
"Minimal diumumkan di website. Saya setuju soal izin sewa pakai ini, tetapi khawatir karena melihat belum cukupnya aturan pengamanan terhadap efek negatifnya," katanya.
Sebelumnya, paket ekonomi II yang dikeluarkan pemerintah memfokuskan pada perizinan. Izin yang sebelumnya bertahun-tahun, dipangkas hingga hanya hitungan hari. Izin investasi juga dibuat lebih cepat, hanya tiga jam. (asp)
Halaman Selanjutnya
Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, jika dibandingkan dengan paket pertama yang cenderung tidak jelas arahnya mau ke mana, untuk yang paket kedua sudah terarah.
