Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Indonesia mengalami 'darurat listrik' di Indonesia Timur. Tercatat sebanyak 2.519 desa yang belum teraliri listrik sama sekali. Hal ini dikui oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Jarman.
Ia mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan agar darurat listrik yang terjadi di Indonesia timur tersebut dapat diatasi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Dapat Arahan Menteri BUMN, PLN Bakal Caplok PGE
Ia mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan agar darurat listrik yang terjadi di Indonesia timur tersebut dapat diatasi.
"Ya, ada 2.519 desa, itu belum teraliri listrik sama sekali. Itu di maluku, NTT, NTB, Papua. Lalu ada 12 ribu desa yang belum teraliri listrik penuh atau selama 24 jam, ini jadi tugas kita ke depan," ujar Jarman ditemui di Komisi VII DPR RI, Rabu 3 Februari 2016.
Ia juga mengatakan bahwa secara nasional, rasio elektrifikasi listrik di Indonesia akan terus ditingkatkan, di mana pada tahun 2016 ditarget pertambahan rasio elektrifikasi Indonesia naik sebesar 3 persen. Sementara, pada tahun 2015 lalu, ia mengatakan ada penambahan rasio elektrifikasi sebanyak 2,5 persen.
"Kita mengharapkan penambahan rasio elektrifikasi sebanyak 3 persen pada tahun ini. Paling tidak kalau dihitung dengan jumlah penduduk sekarang yang 250 juta maka ada 7,5 juta penduduk. Kalau dihitung satu keluarga ada 3 sampai 3,5 orang, maka bagi aja itu. Sekitar 2 sampai 2,5 jutaan sambungan baru," kata dia.
Ia juga mengatakan bahwa ini dapat didukung dengan keseriusan pemerintah dan bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengerjakan proyek listrik 35 ribu Megawatt. Sehingga, tujuan akhirnya agar semua daerah dapat teraliri listrik. Salah satu yang akan diprioritaskan adalah di Indonesia timur. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ya, ada 2.519 desa, itu belum teraliri listrik sama sekali. Itu di maluku, NTT, NTB, Papua. Lalu ada 12 ribu desa yang belum teraliri listrik penuh atau selama 24 jam, ini jadi tugas kita ke depan," ujar Jarman ditemui di Komisi VII DPR RI, Rabu 3 Februari 2016.
