- Zulfikar Husein/VIVAnews
VIVA.co.id – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia memandang pemerintahan Joko Widodo harus serius mengatur harga pangan. Para menteri yang berkontribusi besar mengatur harga pangan harus berhasil merealisasikan target yang ditetapkan.
Ketua Umum Hippi, Ismed Hasan Putro, menilai langkah Presiden Jokowi menginstruksikan harga daging sapi menjadi Rp80 ribu per kilogram merupakan langkah yang baik untuk menggerakkan menteri terkait. Jika menteri tidak mampu, menurutnya, harus di-reshuffle (diganti).
"Saya kira harga pangan harus dijungkirbalikkan. Kalau mereka tidak mampu, ya, harus di-reshuffle. Itu adalah shock therapy yang baik," kata Ismed, dalam Diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 4 Juni 2016.
Ia juga memandang, seharusnya pengkajian harga pangan yang serius tidak hanya dilakukan pada saat Ramadan dan Lebaran tiba. Apalagi, kata dia, pemerintah saat ini masih dihadapkan dengan pemburu rente dan mafia pangan.
"Regulator saat ini masih dihadapi dengan pemburu rente. Akibatnya, konsumen yang selalu menjadi korban. Baik mafia pangan maupun elit politik," kata Ismed.
Ia mengungkapkan mafia pangan ini sering mempermainkan harga dengan alasan keterbatasan stok yang dimiliki. "Presiden harus ambil langkah tegas. Apalagi dengan adanya mafia pangan yang memainkan harga dengan alasan stok dibilang kurang. Padahal, secara data, dari Kementerian Pertahanan stok cukup," ungkapnya.
Rizal Ramli Tantang Prabowo dan Jokowi Singkirkan Kartel Pangan
Kartel pangan hingga saat ini masih merajalela.
