Trump Akui Dataran Tinggi Golan sebagai Tanah Milik Israel

Richard Haas, mantan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS yang kini menjabat sebagai presiden lembaga kajian Council on Foreign Relations, berkata ia "sangat tidak setuju" dengan Trump. Ia mengatakan bahwa pengakuan atas kedaulatan Israel tersebut akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, "yang melarang perolehan wilayah karena perang".

Deklarasi Presiden Trump muncul seiring Netanyahu menghadapi persaingan ketat dalam pemilu pada 9 April, serta serangkaian dugaan korupsi.

Pada 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memerintahkan relokasi kedutaan besar AS ke kota tersebut dari Tel Aviv. Keputusan itu dikecam warga Palestina, yang ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan, dan Majelis Umum PBB menuntut keputusan itu dibatalkan.

Kejutan baik bagi Netanyahu

Koresponden BBC di Departemen Luar Negeri AS, Barbara Plett-Usher, berpendapat bahwa kejutan dari pernyataan Trump bukan pada substansinya, melainkan waktunya. Ide AS mengakui kedaulatan Israel atas Golan telah dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump sejak cukup lama.

Israel telah mendapat dukungan di Gedung Putih dan sebagian Kongres dengan berargumen bahwa Iran menggunakan Suriah sebagai markas untuk menyasar Israel, dengan Dataran Tinggi Golan sebagai garis depannya.

"Namun demikian, pengakuan formal dari AS tidak mengubah fakta di lapangan: Israel sudah bertindak dengan otoritas militer penuh," kata Plett-Usher.