- Politics.com.ph
VIVA – Dewan HAM PBB sudah memutuskan melalui voting bahwa akan dilakukan investigasi terhadap kejahatan dan penindakan di luar hukum pemberantasan narkoba yang dilakukan pemerintah Filipina di bawah kuasa Presiden Rodrigo Duterte.
Dikutip dari laman BBC, resolusi itu akhirnya diputuskan dengan selisih suara yang relatif tipis dalam pemungutan suara. Selain itu diwajibkan adanya laporan komprehensif mengenai kondisi HAM itu negara tersebut.
Penyelidikan akan berfokus pada penghukuman dan eksekusi di luar hukum, penahanan tanpa dasar hukum dan hilangnya sejumlah orang. Diketahui bahwa Presiden Rodrigo Duterte menggencarkan kampanye antinarkotika pada 2016 untuk menyelesaikan peredaran narkoba di negara itu.
Sejak 2016, sedikitnya 6.600 orang pengedar hingga pengguna tewas sebagaimana laporan polisi. Namun menurut aktivis HAM, angka itu sudah menyentuh hingga 27.000 orang tewas.
Sementara bulan lalu, seorang gadis kecil berusia 3 tahun menjadi salah satu korban paling muda yang tertembak dalam sebuah penggerebekan narkoba. Menurut polisi, anak kecil itu tertembak karena dijadikan tameng oleh ayahnya namun hal itu dibantah keluarga korban.
Namun kampanye gahar antinarkoba dan penggerebekan besar-besar yang dilakukan Duterte ternyata mendapatkan dukungan luas dari warga Filipina. Menurut polling tahun ini, 79 persen responden polling merasa bahwa cara itu memang perlu dilakukan.