George Floyd: Bisakah Trump Kerahkan Tentara Hadapi Unjuk Rasa

Mereka berada di lebih dari 20 negara bagian di seluruh AS mencoba untuk memadamkan protes, tetapi pasukan ini telah diminta oleh pemerintah kota atau negara bagian.

Namun, hukum AS yang disahkan pada abad ke-19 menjabarkan keadaan ketika pemerintah di Washington DC dapat campur tangan tanpa otorisasi negara.

Undang-Undang Pemberontakan mengatakan persetujuan gubernur tidak diperlukan ketika presiden menentukan situasi dalam keadaan tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum AS, atau ketika warga negara terancam.

UU disahkan pada 1807 untuk memungkinkan presiden untuk memanggil milisi untuk melindungi negara dari "serangan bermusuhan dari suku Indian"dan kemudian diperpanjang untuk memungkinkan penggunaan militer AS dalam gangguan domestik dan untuk melindungi hak sipil.

Hukum lain yang disahkan pada tahun 1878 memerlukan wewenang Kongres untuk pengerahan militer di dalam negeri, tetapi seorang ahli hukum mengatakan kepada BBC bahwa UU Pemberontakan cukup sebagai alat bagi presiden untuk mengerahkan tentara.

Secara luas diterima bahwa presiden akan memiliki dasar hukum untuk mengerahkan militer tanpa meminta persetujuan dari negara dalam keadaan saat ini.