- Kemlu RI
VIVA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menunjukkan minatnya untuk memiliki senjata nuklir. Dalam sebuah pidato, Erdogan mempertanyakan perjanjian pengendalian senjata global dan mengatakan 'tidak dapat diterima' bangsanya tidak diizinkan memiliki rudal nuklir.
"Beberapa negara memiliki rudal dengan hulu ledak nuklir, bukan hanya satu atau dua. Tapi saya tidak dapat memilikinya. Saya tidak menerima ini. Hampir tidak ada negara maju di dunia yang tidak memiliki hulu ledak nuklir," kata Erdogan, seperti dikutip Independent, Jumat 6 September 2019.
Masih belum jelas apakah Erdogan terlibat dalam retorika untuk menggalang pendukung yang semakin nasionalis atau mengisyaratkan rencana. Komentar Erdogan pun diberitakan secara luas oleh outlet media pro-pemerintah Turki.
Turki adalah salah satu negara yang paling awal menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) 1968, yaitu perjanjian internasional antara negara-negara yang melepaskan senjata nuklir dengan imbalan akses ke teknologi nuklir sipil yang damai.
Tidak seperti sejumlah negara, Turki juga meratifikasi perjanjian itu sehingga memperkuat cengkeramannya atas hukum Turki. Namun pemerintah Turki juga menyadari bahwa negaranya berada di wilayah yang semakin mengeksplorasi teknologi nuklir.
Negara tetangganya, Iran, dituduh tengah mengejar program senjata nuklir dan telah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di kota Bushehr. Pakistan dan India juga sama-sama memiliki senjata nuklir.
Sementara Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir dan Yordania juga mengejar tenaga nuklir. Di Timur Tengah, hanya Israel yang diyakini memiliki gudang persenjataan hingga 200 rudal nuklir.
"Bukankah kita dekat juga dengan Israel? Mereka menggunakan [senjata nuklir] sebagai ancaman," ujar Erdogan.
Para pakar non-proliferasi mengatakan akan sulit dan mahal bagi Turki untuk mengejar senjata nuklir, seperti yang diinginkan Erdogan itu. Ini bisa berisiko membuat Turki melanggar komitmen perjanjian, sehingga berpotensi memicu sanksi dari mitra dagang penting seperti Eropa pada saat negara tersebut juga tengah melalui masalah ekonomi besar. (ren)
