- UK Parliament website
VIVA – Kegiatan Parlemen Inggris secara resmi dihentikan untuk lima pekan ke depan hingga 14 Oktober 2019 mendatang. Hal itu terjadi di tengah krisis Brexit di Inggris.
Sebagian anggota Parlemen memprotes adanya pemberhentian ini dengan menunjukkan tanda "bungkam" namun kemudian meneriakkan seruan,"Tak tahu malu!"
Dilansir laman BBC, gambaran kondisi tersebut dilaporkan terjadi setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengajukan kembali mempercepat pemilihan pada Oktober. Namun untuk kedua kalinya usulan tersebut kalah melalui voting dalam parlemen.
Sementara para anggota Parlemen juga tak mau mendukungnya dan justru meminta agar dibuat aturan untuk menghempang no-deal Brexit dan diutamakan implementasinya. Hanya 293 anggota Parlemen yang memberikan suara untuk PM Inggris mendukung pemilu dini. Padahal yang diperlukan harus paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota.
Oleh karena itu Parlemen per hari Selasa, 10 Oktober 2019 dibekukan kegiatannya hingga lima pekan.
Memang bukan hal yang baru bahwa pemerintah menyetop Parlemen. Biasanya waktu tersebut akan digunakan pemerintah untuk menyiapkan jadwal pidato Ratu Inggris untuk menjadi rekomendasi program bagi legislatif. Namun memang waktu pemberhentian atau reses Parlemen kali ini mengundang kontroversi.
Menurut aturan yang sebelumnya dibuat Inggris, negara itu sedianya hengkang secara definitif pada 31 Oktober 2019 sekalipun penarikan diri itu disetujui atau tidak oleh Brussels yang merupakan kantor pusat Uni Eropa (UE).
Namun keputusan melalui legislasi baru oleh Parlemen pada Senin kemarin mengubahnya dan memaksa PM Inggris untuk memundurkan tenggat Brexit hingga 31 Januari 2020 tak terikat pada hasil setuju keluar atau tidak yang akan diputuskan Parlemen pada 19 Oktober 2019.
PM Boris Johnson mengatakan, pada masa reses Parlemen hingga pertengahan Oktober nanti, dia masih akan mengusahakan negosiasi dengan Uni Eropa agar Brexit segera terwujud.
"Tak peduli sekeras apa Parlemen mengikat tangan saya, saya akan tetap memperjuangkan kesepakatan demi kepentingan nasional," kata Johnson.
