Dudung Tegaskan Pemerintah Hormati Kritik, tapi Ingatkan Peserta Demo soal Ini
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah menghormati aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara dalam kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Dudung merespons aksi yang digelar di sejumlah wilayah bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, pada Rabu (28/10/26).
"Saya ingin menegaskan kembali, bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pemerintah menghormati aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi kita," ujarnya, dikutip Kamis (29/10/26).
Meski demikian, Dudung mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap memiliki aturan. Dia merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk kewajiban menghormati hukum, ketertiban, dan hak orang lain.
Dudung meminta masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar tetap menjaga ketertiban dan tidak merugikan pihak lain.
“Sampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggungjawab. Sampaikan kritik dengan tegas, tetapi tetap santun. Perjuangkan kepentingan masyarakat tanpa merugikan masyarakat lainnya," katanya.
Selain mengingatkan peserta demonstrasi agar tidak melakukan tindakan anarkis dan provokasi, Dudung juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dia turut mengimbau para koordinator aksi untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan. Hal itu dinilai penting agar kegiatan masyarakat dan pelayanan publik tidak terganggu selama demonstrasi berlangsung.
"Mari kita jaga agar aktivitas masyarakat, akses rumah sakit, layanan darurat, dan fasilitas publik tetap berjalan dengan baik. Kepada para koordinator aksi mari bersama menjaga ketertiban dan membangun komunikasi yang baik dengan aparat keamanan," katanya.
Di sisi lain, Dudung meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal aksi demonstrasi. Dia menekankan agar setiap tindakan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
"Kepada seluruh aparat keamanan, laksanakan tugas secara profesional, proporsional, humanis, dan sesuai ketentuan hukum, dengan mengutamakan pendekatan persuasif," kata dia.
Dudung menegaskan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, dia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak merusak persatuan yang telah terbangun.