Donald Trump Tolak Hadiri Sidang Audiensi Pemakzulan Dirinya
- twitter.com/@WhiteHouse
VIVA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacaranya menolak berpartisipasi dalam sidang pemakzulan yang akan digelar oleh Kongres pekan ini. Menurut pihak Gedung Putih, proses pemakzulan itu tidak memiliki keadilan yang mendasar.
Para pembantu Trump menantang salah satu dari dua tenggat waktu penting yang dihadapi oleh Kongres saat Partai Demokrat akan mengalihkan fokus penyelidikan pemakzulan dari pencarian fakta menjadi pertimbangan kemungkinan tuduhan pelanggaran atas pembicaraan Trump dengan pemimpin Ukraina.
Komisi Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin oleh Demokrat telah memberikan waktu kepada Trump sampai pukul 06.00 sore pada hari Minggu kemarin untuk memutuskan apakah ia akan mengirim seorang pengacara untuk mengikuti proses panel pengadilan yang akan digelar Rabu pekan ini.
"Kita tidak bisa secara adil diharapkan untuk berpartisipasi dalam sidang, sementara para saksi belum disebutkan namanya dan masih belum jelas apakah peradilan komite akan memberi presiden proses yang adil melalui audiensi tambahan," tulis penasihat Gedung Putih Pat Cipollone dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Jerrold Nadler.
Sebelumnya, Nadler telah memberikan tenggat waktu kepada pihak Gedung Putih hingga hari Jumat pekan lalu, untuk mengatakan apakah Trump akan melakukan pembelaan dalam proses pemakzulan yang lebih luas.
Dilansir The Guardian, Senin 2 Desember 2019, para penyelidik Kongres tengah menyelidiki apakah Trump telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan Ukraina, untuk melakukan penyelidikan terhadap mantan Wakil Presiden Joe Biden.
Joe Biden merupakan salah satu kandidat terkuat dari partai Demokrat yang akan menjadi pesaing Trump dalam pemilihan umum AS yang akan digelar pada 2020 mendatang. Teori konspirasi menyebut bahwa bukan Rusia namun Ukraina yang telah mencampuri Pemilihan Presiden AS tahun 2016 yang memenangkan Donald Trump.
Trump Tawarkan Hadiah Rp18 Miliar bagi Warga AS yang Bongkar Kecurangan Pemilu
Presiden Donald Trump mengatakan bahwa dirinya menawarkan hadiah sebesar 1 juta dolar AS atau setara Rp Rp18,13 miliar kepada siapa pun yang melaporkan kecurangan pemilu
